WWW.JURNAL MEDIA INDONESIA.COM

Oknum Kepsek Diduga Selewengkan PIP, Disdik Lamsel Pilih Bungkam

LAMPUNG SELATAN, JMI - Program Indonesia Pintar (PIP) dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/proritas tetap mendapatkan layanan pendidikan menengah, baik jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak lulus SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal (Paket A sampai paket C) serta kursus.

Namun berbeda dengan yang terjadi di SDN 1 Wonodadi, Kecamatan Tanjung Sari. Bantuan PIP siswa tahun 2020 diduga digelapkan oleh Kepala Sekolah, Prawito.

Hal tersebut diketahui setelah media ini mendapatkan informasi yang disampaikan langsung oleh beberapa wali murit SDN 1 Wonodadi.

Menurut keterangan mereka, sejumlah siswa yang menerima melakukan croscek ke Bank penyalur PIP, ternyata bantuan PIP sudah dicairkan dengan kolektif oleh Prawoto.

Disambingi di ruang kerjanya Jum'at, (21/01/2022), Prawoto memang mengakui telah mengambil dan menggunakan bantuan PIP untuk 48 siswa dengan jumlah lebih kurang Rp. 21 juta untuk kepentingan pribadi.

"Iya mas, itu 48 siswa yang saya ambil, tapi saya sudah membuat pernyataan dengan komite, akan mengembalikan kepada Wali Murid penerima," jelas Prawoto.

Menanggapi hal tersebut, Aminudin S.P, selaku pemerhati pendidikan sangat menyesalkan perbuatan oknum Kepala Sekolah yang tega menggelapkan bantuan siswa. 

"Dalam bulan ini sudah dua Kepala Sekolah yang terbukti menyelewengkan bantuan PIP, yang sebelum nya Wiwik Widyaningsih, Oknum Kepala Sekolah SDN 1 Pardasuka, Kecamatan Ketibung, mengelapkan 34 juta bantuan PIP untuk 90 siswa," tegasnya.

Menyikapi hal tersebut, menurut Pria yang juga sebagai Ketua Umum LSM Pembinaan Rakyat Lampung sekaligus sebagai Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII), membutikan lemahnya pengawasan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan Lampung Selatan.

"Ada hal yang harus dirubah dan tingkatkan dari  Dinas Pendidikan, yaitu, pembinaan dan pengawasan," tambahnya. 

Terkait apa yang sudah dilakukan Prawoto, menurutnya pihak Dinas Pendidikan harus mengambil tindakan tegas.

Dirinya berharap pihak Dinas jangan hanya sebatas memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan Kepala Sekolah, tetapi harus diberi sangsi yang lebih, agar memberikan efek jera.

"Kita berharap pihak Dinas Pendidikan berani mendorong Pidana Kasus ini, ini jelas masuk pasal 372 KUHP Penipuan dan Penggelapan dan pelakuknya terancam hukuman empat tahun kurungan penjara," terangnya.

Sementara, Supardi selaku Ketua Komite SDN 1 Wonodadi yang didatangi di kediamannya untuk dimintai tanggapan, Senin, (24/01/2022), tidak berada ditempat.

Yespi Cory, S.H, selaku Kepala Dinas Pendidikan yang dihubungi via telpon, sampai berita ini dimuat belum memberikan tanggapan.

Rls/JMI/RED
Sumber : FPII Prov. Lampung
Share on Google Plus

0 komentar :

Posting Komentar

Berita Terkini

Dua Warga Asal Grobogan dan Pekalongan Jawa Tengah Raih Juara Pertama dalam Lomba Blog dan Vlog Setapak Perubahan Polri

JAKARTA JMI – Dua wanita asal Grobogan dan Pekalongan yang mewakili Polda Jateng berhasil meraih juara pertama dalam lomba krea...