Kepastian tidak sah nya permberhentian Sukadi selaku Sekdes setelah Alison wartawan media Patners Forum Pers Independent Indonesia FPII (FPII) meminta tanggapa langsung dari Hendri Hatta, S.Sos, Camat Tanjung Bintang, Jum'at, (21/01/2022).
Hendri Hatta yang ditemui di ruang kerjanya menegaskan dirinya selaku Camat tidak pernah diajak diskusi dan diberitahu sebelumnya terkait pemberhentian Sekdes Sabah balau oleh Pujianti, dia mengaku mengetahui setelah viral di puluhan Media Online.
"Jadi tanggapan saya, pemberhentian Sekdes yang dilakukan Kades Sabah Balau tidak sah. Terus terang, Pujianto tidak pernah berkoordinasi, apalagi meminta rekomendasi dari saya sebelum memberhentikan Sekdesnya. Saya pun tidak tahu persis persoalan apa, sehingga Pujianto memberhentikan Sekdes. Dan saya menyesalkan itu, akhirnya desa Sabah Balau jadi tidak kondusif," ucap Hendri Hatta.
Aminudin, S.P, selaku Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) mengaprisiasi pernyataan Camat Tanjung Bintang.
Pernyataan Hendri Hatta menurutnya mewakili Pemerintah Daerah, artinya clear menurut Pemerintah Daerah Lampung Selatan pemberhentian tidak sah.
Ditambahkan pria yang juga Ketua Umum LSM Pembinaan Rakyat Lampung (PRL) ini, Pujianto selaku Kepala Desa tidak memahami aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Pada pasal 5 Permendagri no 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri no 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Pasal 5 ayat 1 dijelaskan, "Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkoordinasi dengan Camat."
Ayat 2, Perangkat desa diberhentikan apabila :
a). Meninggal Dunia.
b). Permintaan Sendiri.
c). Diberhentikan.
Ayat 3, Perangkat desa yang diberhentikan pada ayat dua (2) huruf "c" karena.
a). Usia lebih dari 60 tahun.
b). Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
c). Berhalangan tetap.
d). Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan,
e). Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
Itupun dalam pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hurup "c", dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Camat dan mendapat rekomendasi tertulis dari Camat sebagai mana dimaksud didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.
Artinya, meskipun sudah jelas alasan pelanggaran dari perangkat desa yang akan diberhentikan, harus ada rekomendasi dari Pemerintah Daerah dalam hal ini camat.
"Jadi ga boleh berdasarkan asumsi, dugaan atau dasar suka atau tak suka dengan perangkat desa. Regulasi pemerintahan ini diatur oleh aturan, ga boleh semena-mena dalam membuat keputusan," jelas Aminudin.
Sementara, Sukadi selaku Sekdes yang diberhentikan sepihak sudah menyerahkan permasalahan nya melalui kuasa hukum Gema Masyarakat Lokal (GML) Indonesia DPW Provinsi Lampung.
Hal tersebut dibenarkan Munawar selaku Ketua DPW GML Provinsi Lampung ketika mengadakan Konferensi Pers di Kantor FPII Provinsi Lampung Jum'at, (21/01/2022), yang ikut dihadiri Sukadi selaku Sekdes, Firman Eka Putra selaku Ketua BPD, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda desa Sabah Balau.
Menurut Munawar, pihaknya sebagai penerima kuasa dari Sukadi sejak tanggal 19/01/2022 sudah melakukan beberapa langkah dalam rangka menindaklajuti permasalahan Sukadi.
Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Inspektorat dan Polres Lampung Selatan.
Menurut informasi dari Polres lampung Selatan yang disampaikan Munawar, pihak Polres akan menindaklanjuti laporan mereka, setelah pihak inspektorat melakukan pemeriksaan terkait semua dugaan permasalahan Kepala Desa Sabah Balau.
"Jadi fokus kita tidak hanya pada pemberhentian Sekdes, karena sudah jelas pemberhentian Sukadi tidak sah menurut Pemerintah Daerah Lampung Selatan sesuai penjelasan Camat Tanjung Bintang dan tidak sah secara hukum. Fokus kita sekarang mengadukan kinerja Pujianto dalam pengelolaan Dana Desa (DD)," ungkapnya.
Ia menambahkan, "Kita berkeyakinan kuat dugaan beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang tidak sesuai dengan anggaran dan tidak sesuai spektek, ada dugaan Mark Up kegiatan dan pembelian barang serta ada sejumlah kegiatan pembangunan tahun 2021 yang fiktif tidak dikerjakan sampai hari," imbuhnya.
Kegiatan yang diduga di Mark Up dan yang tidak sesuai pelaksanaannnya kita laporkan ke Inspektorat dan kegiatan yang diduga fiktif kita laporkan langsung ke Aparat Penegak Hukum (APH).
"Kita kasih kesempatan kepada Inspektorat untuk turun, guna melakukan pemeriksaan. Kita berharap hasil pemeriksaan Inspektorat dapat segera kita ketahui, supaya jangan sampai beberapa elemen dan masyarakat Sabah Balau turun ke jalan untuk melakukan aksi," jelas Munawar.
(Rls/JMI/RED)
Sumber : FPII Prov. Lampung.
0 komentar :
Posting Komentar