Jakarta JMI, Kinerja Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menjadi sorotan. Zulpan dinilai melakukan diskriminasi terhadap wartawan. Hal ini dikeluhkan sebagian wartawan yang bertugas melakukan peliputan di lingkungan Polda Metro Jaya.
Seperti yang diungkapkan salah seorang awak media yang sehari-hari menjalankan tugas jurnalistik di area tersebut, Arif Yunianto.
“Informasi agenda giat PJU di Polda Metro Jaya dibagikan personel Bid Humas jajaran Zulpan, hanya ke grup atau organisasi tertentu,” ujar Arif dalam keterangannya, belum lama ini.
Akibatnya, banyak dari wartawan yang tak tergabung di grup atau organisasi tersebut, tidak mendapatkan informasi agenda kegiatan satuan kerja (satker) atau pimpinan Polda Metro. Sehingga informasi dari kegiatan tersebut, tak tersampaikan ke publik.
Hal ini, dinilai pria lulusan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) angkatan 88 itu, tak sejalan dengan Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Apalagi, para wartawan yang tak kebagian informasi ini, sesungguhnya cukup lama bertugas di Polda Metro Jaya, bahkan ada yang hingga puluhan tahun.
“Ini kan sama saja menghalang-halangi kerja wartawan mendapatkan informasi. Juga sebagai wujud tidak adanya transparansi Polda Metro selaku lembaga publik,” kata dia.
Sementara di lain sisi, puluhan wartawan yang tak kebagian informasi ini, hanya diminta oleh personel Humas untuk menaikkan berita yang telah mereka rancang, tanpa menghadiri agenda konferensi pers. Ini dipandang merugikan, lantaran mereka tak berkesempatan menggali lebih dalam akan informasi yang disampaikan petugas.
“Kami hanya diminta menaikkan berita, tanpa diberikan kesempatan untuk hadir di konferensi pers, bertanya lebih dalam mengenai perkembangan kasus lebih dalam, lebih detail. Jadi seperti didikte atau disetir kami,” papar Arif.
Kebijakan Bidang Humas Polda Metro ini dianggap tak sejalan dengan komitmen Zulpan di awal menjabat Kabid Humas. Ketika itu, dia berjanji takkan membeda-bedakan media dalam mencari atau mendapatkan informasi.
Mewakili rekannya, Arif berharap ada solusi dari persoalan yang sesungguhnya dipandang sepele ini. Sehingga pada akhirnya sinergitas Polri khususnya Polda Metro dengan seluruh jurnalis, senantiasa terjaga dengan baik.
“Dahulu beliau bilang takkan membedakan atau mengkotakkan wartawan di Polda Metro, dan berjanji bahwa mereka semua akan mendapatkan informasi. Tapi kenyataannya, das sollen das sein. Saya kira nggak perlu ada Kabid baru untuk menyelesaikan persoalan yang sebenarnya sederhana ini,” ucap Arif.
“Kalau sudah begini kan sama saja mengganggu hubungan kemitraan Polri dengan awak media. Padahal Kapolri Sigit memerintahkan agar terjalin kerja sama yang baik antara institusi dengan media massa. Ini kan kontradiksi,” tambah dia.
FAISAL 6444/Red./JMI
0 komentar :
Posting Komentar