WWW.JURNAL MEDIA INDONESIA.COM

Kasus Covid-19 Meningkat , Kemenkes : Masih Wajar Selama Aman Dan Terkendali.

 


JAKARTA, JMI
-- Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril menyampaikan bahwa kenaikan kasus COVID-19 di tengah pandemi merupakan hal wajar selama terkendali. "Jadi kita sikapi saja sebagai bagian kita waspada karena kita masih masa pandemi walaupun pandeminya terkontrol, yang penting tidak terjadi lonjakan yang buruk," ujar Syahril dalam bincang-bincang bertema "Perkembangan Subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia" yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin (13/6/2022).

Oleh karena itu, ia mengharapkan penggunaan masker di masyarakat menjadi budaya sebagai hidup sehat sekaligus mencegah penularan COVID-19. "Protokol kesehatan salah satunya adalah memakai masker itu harus dijadikan budaya kita hidup sehat, kapan kita harus pakai dan kapan kita harus lepas, itu ada di kita dalam hal pengendaliannya," katanya.

Menurutnya, disiplin protokol kesehatan merupakan suatu kebutuhan. Apalagi saat ini masih di tengah masa pandemi. "Karena ini kebutuhan kita, dan pilihan kita maka kita upayakan agar kita tetap sehat, selalu sehat dengan cara PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat). Jadi pakai masker ini adalah bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat," pungkasnya.

Dengan menerapkan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) yang baik, lanjutnya, maka masyarakat dapat terhindar dari penyakit menular lainnya, tidak hanya COVID-19. "Saat ini masih ada penyakit menular lainnya seperti TBC, Hepatitis misterius yang saat ini terjadi. Dengan PHBS kita juga bisa menghindar polusi. Intinya adalah masker itu melindungi kita dan melindungi sekitar kita," ucapnya.

Dalam kesempatan sama, Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Reisa Broto Asmoro menambahkan meski Indonesia sudah siap masuk ke dalam fase endemi, namun kebijakan pelonggaran penggunaan masker di ruang publik di tempat terbuka harus disikapi masyarakat dengan cara yang bijak.

"Meskipun sekarang terkontrol tapi situasi status pandemi belum dicabut. Kita pun tidak bisa mengartikan bahwa dengan adanya pelonggaran kebijakan itu kita menganggapnya disarankan," katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, masyarakat diharapkan dapat menilai risiko jika ingin melakukan kegiatan di tengah masyarakat.


Sumber : Republika.

Editor    : Gofario Agusthia

 

Share on Google Plus

0 komentar :

Posting Komentar

Berita Terkini

Wakili Majalengka, TP PKK Desa Pagandon Masuk Nominasi 6 Besar Tingkat Jawa Barat

MAJALENGKA, JMI - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) di Kabupaten Majalengka tercatat sudah beberap...