Megawati Soekarno Putri ( Ketua Umum Partai PDIP )
JAKARTA, JMI -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku tak segan untuk memecat kader
yang terlibat korupsi. Sebabnya, Mega meminta kepada seluruh kader untuk
menjauhi korupsi. Mega
"Betapa malunya kalian itu, seumur hidup di sini tercoreng,
anak-istri, kalian enggak kasian? Enggak kasian ya
sama turunan? Saya bilang jangan korupsi, masih saja ada korupsi, get out! Keluar kamu
daripada merusak partai kita," kata Megawati di Jakarta, Senin
(27/6/2022).
Hal itu disampaikan
Megawati melalui sebuah video yang ditayangkan saat PDIP memenuhi panggilan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Panggilan berkenaan dengan agenda 'Politik
Cerdas Berintegritas' Terpadu di Kantor KPK.
Dia lantas memaparkan sejumlah program internal partai yang
dibentuk dan telah dijalankan dalam rangka mencegah korupsi. Program pertama
adalah pendidikan politik. Kaderisasi kepemimpinan PDIP disebut dilakukan untuk
melahirkan negarawan dengan standar moral dan etika yang baik.
Adapun setiap calon pengurus partai, kepala daerah, dan anggota
legislatif wajib mengikuti psikotes dan sekolah partai. Program kedua adalah
pembangunan integritas dimana PDIP membangun sistem untuk menjaga integritas
dengan menyusun sepaket peraturan, di antaranya kewajiban pimpinan partai
melaporkan kekayaan partai kepada ketua umum hingga sanksi pemecatan bagi
anggota dan kader partai yang tertangkap tangan KPK.
Megawati mengatakan, setiap kader PDIP yang berstatus
tersangka korupsi juga tidak akan bisa dicalonkan sebagai calon kepala daerah,
wakil kepala daerah dan anggota legislatif. Dia melanjutkan, PDIP membatasi
pencalonan kepala daerah dan anggota legislatif dalam satu keluarga paling
banyak hanya dua orang yang bisa dicalonkan guna melawan nepotisme
"Siapa berbuat itu (korupsi) pecat! Keluarkan dia dari PDI
Perjuangan," kata Megawati.
Sebelumnya, KPK menggelar program PCB Terpadu sebagai cara
mendorong penguatan integritas di internal partai politik (parpol). Program
tersebut kali ini menyasar PDIP. Ketua KPK Firli Bahuri memberikan arahan
langsung terkait pembekalan antikorupsi dalam agenda dimaksud.
Berdasarkan data penanganan perkara hingga Januari 2022,
tercatat 310 perkara yang melibatkan anggota DPR dan DPRD, 22 perkara yang
melibatkan Gubernur, serta sebanyak 148 Wali Kota/Bupati dan Wakil yang
ditangani KPK. Salah satu mantan kader PDIP yang terjerat korupsi dan menjadi
perhatian publik adalah Harun Masiku, yang sampai saat ini berstatus buron.
Sumber : Republika.
0 komentar :
Posting Komentar