JAKARTA, JMI -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik Mayor Jenderal (Mayjen) TNI (Purn) Achmad Marzuki menjadi penjabat (pj) Gubernur Aceh. Pelantikan dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Syariah Aceh dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Rabu (6/7/2022).
"Sebagai bentuk penghormatan atas keistimewaan dan
kekhususan Provinsi Aceh, maka saya memilih pelantikan dan pengambilan sumpah
jabatan penjabat gubernur Aceh dilakukan di Banda Aceh sebagai ibu kota
Provinsi Aceh," ujar Tito dalam sambutannya yang disiarkan daring.
Dia mengaku telah menerima
masukan sejumlah pihak, baik DPR Aceh maupun kementerian/lembaga lainnya untuk
mendapatkan calon penjabat gubernur. Hasilnya itu kemudian diajukan kepada
Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Selanjutnya, kata Tito, dilaksanakan sidang tim penilai akhir
(TPA) yang dipimpin presiden beserta sejumlah menteri dan pimpinan lembaga.
Akhirnya, Jokowi menugaskan Mayjen TNI (purn) Achmad Marzuki sebagai penjabat
gubernur Aceh sesuai Keputusan Presiden Nomor 70/P/2022 tertanggal 4 Juli 2022.
"Menindaklanjuti Keppres itu, maka pada hari ini dilakukan
pelantikan dan pengambilan sumpah Saudara Achmad
Marzuki sebagai penjabat gubernur Provinsi Aceh untuk masa
jabatan selama satu tahun," kata Tito.
Dia pun menyampaikan beberapa pesan kepada Achmad Marzuki selaku
pj Gubernur Aceh. Pertama, Tito meminta Marzuki melaksanakan amanat dan
kepercayaan yang diberikan presisen dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa
tanggung jawab.
Kedua, selaku penjabat gubernur dan wakil pemerintah pusat di
daerah, Tito minta Marzuki mampu mengoordinasikan program-program pembangunan
sejalan dengan program pembangunan nasional, provinsi, maupun program
pembangunan tingkat II di Provinsi Aceh. Hal ini dalam rangka mempercepat laju
pembangunan guna menyejahterakan masyarakat Aceh.
Ketiga, Marzuki sesegera mungkin membangun hubungan dan
komunikasi yang positif dengan seluruh pemangku kepentingan Provinsi Aceh,
termasuk Paduka Wali Nangroe Aceh, Mahkamah Syariah, DPRA, segenap Forkopimda,
serta seluruh masyarakat terutama alim ulama, tokoh pemuda, adat, dan wanita.
Keempat, memprioritaskan program penanganan pandemi Covid-19, karena meskipun
sudah melandai tetapi belum selesai sepenuhnya.
Kemudian, ekonomi pascapandemi seperti percepatan realiasai
belanja yang efektif, efisien, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat,
termasuk menghidupkan UMKM. Kelima, Tito meminta Marzuki fokus pada program
pendidikan dan kesehatan agar masyarakat Aceh menjadi sumber daya manusia yang
terdidik, terlatih, memiliki keterampilan, dan sehat.
"Status saudara Achmad Marzuki sebagai birokrat memberikan
keuntungan tersendiri sehingga dapat mengambil posisi netral karena tidak
berasal dari partai tertentu. Posisi ini membuat saudara dapat membangun komunikasi
yang baik dengan semua pihak," tutur Tito.
Dia melanjutkan, pengalaman tugas Marzuki sebagai mantan
Panglima Iskandar Muda telah memberi pengetahuan dan pengalaman tentang
karakteristik dan situasi khas Provinsi Aceh. Menurut Tito, hal ini akan dapat
membuat kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah tepat sesuai tantangan dan
permasalahan untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Aceh.
"Mari kita jaga situasi keamanan yang sudah kondusif.
Stabilitas keamanan merupakan modal penting berlangsungnya percepatan
pembangunan di Aceh," ucap Tito.
Sumber : Republika.
0 komentar :
Posting Komentar