WWW.JURNAL MEDIA INDONESIA.COM

Wisata ke TN Komodo Diharapkan Tak Sekadar Mementingkan Kuantitas


JAKARTA, JMI
 -- Penerapan biaya kontribusi Rp 3,75 juta ke Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang rencananya diterapkan Agustus 2022 menuai pro dan kontra.

Di tengah situasi tersebut, upaya konservasi dan penerapan pariwisata berkelanjutan dinilai menjadi hal penting yang perlu digarisbawahi jika ingin mempertahankan kualitas destinasi tersebut.

Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup pertama RI yang menjabat pada 1978-1993 menjadi saksi penetapan Taman Nasional Komodo sebagai salah satu Taman Nasional pertama di Indonesia.

Daya tarik TN Komodo adalah satwa komodo itu sendiri. Komodo sebagai makhluk hidup menurutnya harus dipertahankan dan destinasi itu berbeda dari destinasi lain, misalnya Bali yang lebih menonjolkan budaya atau tempat.

"Wisata komodo adalah wisata dengan living creature (makhluk hidup) yang unik, yang merupakan binatang yang historis," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (21/07/2022). Ini disampaikannya saat melakukan audiensi di TN Komodo, 7 Juli 2022.

"Demikian halnya, maka komodo sebagai makhluk hidup harus kita pertahankan," sambungnya.

Ia menambahkan, strategi pariwisata di daerah habitat komodo idealnya tak mengedepankan kuantitas pengunjung, melainkan pada kualitas tamu.

Sebab, jika ekosistem komodo terganggu, kehidupan satwa purba itu juga ikut terganggu. Manusia tidak bisa sembarangan mengakses habitat komodo, termasuk membuang sampah sembarangan dan penggunaan lahan.

"Tidak ada yang peduli pada dampak dari penggunaan lahan, perubahan iklim, suhu, serta alam. Tidak ada yang peduli. Yang penting wisatawan dapat hotel, dapat berwisata, dan dapat naik kapal. Apakah ada yang peduli dengan komodo? Tidak ada. Yang penting uang, uang, dan uang," tuturnya.

Ia menambahkan, untuk itu, harga masuk perlu dinaikkan sebagai kompensasi untuk mengembalikan apa yang hilang dari ekosistem komodo dan makhluk hidup lain di kawasan, demi menciptakan pariwisata yang bertanggung jawab dan mengedepankan praktik konservasi.

Selain itu, kajian juga menunjukkan perlunya pembatasan pengunjung. Dari hasil kajian, diperoleh bahwa kapasitas ideal TN Komodo dalam menampung wisatawan adalah sebanyak 219.000 dan maksimal sebanyak 292.000 kunjungan per tahun.

Jumlah itu jika dilihat berdasarkan sejumlah faktor, termasuk panjang jalur terpendek trekking, lama berjalan rata-rata wisatawan, lama berkunjung wisatawan hingga tingkat kenyamanan berwisata, serta mempertimbangkan nilai jasa ekosistem di dalamnya.

Nilai jasa ekosistem yang dinilai hilang mulai dari jasa ekosistem sumberdaya genetik, jasa ekosistem biodiversitas, jasa ekosistem penyediaan air bersih, pengaturan iklim, produksi oksigen, jasa ekosistem ruang hidup, jasa ekosistem ecotourism, hingga jasa ekosistem estet.

Berdasarkan data pertumbuhan wisatawan dan ekonomi tim Kajian Daya Dukung Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem, pertumbuhan wisatawan di TN Komodo tercatat mengalami kenaikan 1,33 kali pada rentang waktu tahun 2013-2016, menjadi 2,05 kali selama rentang waktu 2016 hingga 2019.

Hal ini disebut malah berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Manggarai Barat yang mengalami penurunan dari 1,7 kali selama 2013-2016, menjadi 1,5 kali selama 2016-2019.

Mengacu pada data tersebut, tim kajian menilai perlu ada program konservasi dan penerapan pariwisata berkelanjutan guna menunjang kelestarian ekosistem TN Komodo.

Apalagi sejak September 2021, status komodo sebagai satwa liar daftar merah International Union for Conservation (IUCN) atau berstatus terancam punah.

"Maka jangan jumlah pengunjung menjadi kriteria, yang menjadi obyek wisata adalah makhluk hidup, bukan barang mati. Apabila ekosistemnya terganggu, bisa mengganggu ekuilibrium kehidupan komodo, yang mana kita tidak punya ahlinya," kata Emil.

Penolakan kenaikan tarif masuk TN Komodo

Kenaikan tarif masuk TN Komodo mendapat penolakan dari sejumlah pihak, terutama para pelaku wisata dan masyarakat sekitar yang terdampak.

Kelompok masyarakat yang terdiri dari asosiasi pelaku pariwisata, petani, dan nelayan, misalnya, sempat melakukan demonstrasi di Labuan Bajo, NTT untuk menyatakan sikap penolakan terhadap wacana kenaikan tarif masuk ke TN Komodo.

Mereka mengkhawatirkan kenaikan tarif masuk dapat berdampak buruk terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Sebab, harga tiket tersebut dinilai hanya terjangkau untuk kelompok menengah ke atas.

"Kami mengutuk keras Pemprov NTT yang menyatakan terjadi penurunan nilai jasa ekosistem di Pulau Komodo dan Padar, sehingga harus membatasi pengunjung menjadi 200.000 per tahunnya. Kebijakan tersebut sangat merugikan ekonomi masyarakat Komodo yang notabene 90 persen adalah pelaku pariwisata," kata seorang warga Pulau Komodo, Iksan saat berorasi di Halaman Kantor Balai Taman Nasional Komodo, Senin (18/07/2022). 

Para demonstran mengkhawatirkan pembatasan pengunjung dan kenaikan tarif masuk bisa memengaruhi animo wisatawan untuk datang ke Labuan Bajo, khususunya kawasan TN Komodo.

Terkait hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meyakini kawasan TN Komodo tak akan menjadi sepi wisatawan.

Menyampaikan pentingnya konservasi menurutnya malah berpotensi membuat banyak orang ingin berkunjung ke sana.

"Jika kita ingin menggapai mereka dengan pemahaman-pemahaman yang tadi disampaikan, ini saya yakin akan mengubah pikiran mereka dan justru makin banyak kunjungan ke Labuan Bajo," kata Sandiaga Uno dalam Weekly Press Briefing secara daring, Senin (11/07/2022),

Selain itu, wisatawan juga memiliki alternatif destinasi di sekitar kawasan TN Komodo, yang membuat pariwisata di sana bisa semakin merata.

Direktur Utama BPOLBF Shana Fatina mengungkapkan, pihaknya sudah mempersiapkan lebih dari 50 destinasi di dalam kawasan Labuan Bajo, sebagai alternatif wisata.

"Dalam kawasan taman nasional pun masih banyak spot untuk wisata bahari. Kemudian juga wisata di desa wisata, ada dua di kawasan yang akan diintegrasikan dalam paket wisata yang menjadi experience baru berwisata dalam TN Komodo," kata Shana menjelaskan.

Pembatasan hanya di Pulau Komodo dan Pulau Padar

Adapun mengenai tarif masuk baru dan pembatasan pengunjung rencananya hanya akan diterapkan di dua pulau saja, yakni Pulau Komodo dan Pulau Padar.

Hal itu telah ditegaskan kembali oleh Presiden Joko Widodo di sela kunjungannya ke Labuan Bajo, Kamis.

"Komodo di Pulau Rinca dan di Pulau Komodo itu komodonya juga sama, wajahnya juga sama. Jadi kalau mau liat komodo silakan ke Pulau Rinca, di sini ada komodo. Mengenai bayarnya berapa, tetap," ujarnya di Pulau Rinca, Kamis,

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan masyarakat tetap bisa berwisata ke Pulau Komodo untuk melihat komodo yang ada di sana, namun biaya yang dikeluarkan berbeda dengan jika berkunjung ke Pulau Rinca.

"Kalau mau 'Bapak saya pingin sekali Pak lihat yang di Pulau Komodo' silakan enggak apa-apa juga, tapi ada tarifnya yang berbeda," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo didasari oleh perlunya keseimbangan antara kepentingan konservasi dan ekonomi melalui turisme di Pulau Komodo.

 

Sumber : Kompasnews.

Share on Google Plus

0 komentar :

Posting Komentar

Berita Terkini

Ferdi Sambo dan Bharada E Akan di Periksa Komnas HAM di Mako Brimob

JAKARTA, JMI - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebutkan Komnas HAM akan memeriksa Bharada E dan Irjen Pol. Ferdy Sambo di M...