WWW.JURNAL MEDIA INDONESIA.COM

Kemenkes Menjawab Soal Tentang Vaksin Booster Anak Sekolah

sumber foto (media indonesia)


JAKARTA, JMI
--Vaksin booster atau dosis ketiga telah dimulai dari tahun 2021. Adapun kelompok yang mendapatkan vaksin tersebut adalah masyarakat umum yang berusia 18 tahun ke atas, termasuk lanjut usia dan komorbid. Lantas, kapan untuk anak-anak sekolah?

Juru bicara Kementerian Kesehatan RI Mohammad Syahril mengungkapkan, sampai saat ini prioritas vaksin booster ketiga adalah untuk masyarakat umum. Hal tersebut karena pencapaian vaksin dosis ketiga masih di angka 28 persen dan targetnya minimal 50 persen.

"Jadi sekarang ini prioritas kita adalah vaksin booster pertama atau vaksin ketiga untuk seluruh masyarakat. Vaksin ini baru tercapai 28 persen per hari ini, kita minimal 50 persen. Jadi tolong disampaikan risiko ini ke masyarakat," ucapnya saat ditemui
awak media mainstream, Rabu (10/8/2022)

Sementara vaksin booster anak sampai saat ini masih dalam tahap kajian. Begitu juga vaksin booster untuk remaja, Syahril mengungkapkan sampai saat ini masih mencari solusi atau pola agar masyarakat tidak terjadi kekacauan di masyarakat.

Hal tersebut disebabkan karena jenis vaksin booster yang baru disetujui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk anak 16-18 tahun adalah vaksin Pfizer dengan metode homolog. Sedangkan di luar sana banyak masyarakat yang menggunakan jenis vaksin yang berbeda.

"Untuk anak-anak masih dalam kajian," tuturnya lagi.

"Intinya yang dikeluarkan oleh BPOM itu hanya satu merekan? Sebut saja itu Pfizer. Sementara yang sudah banyak kita lakukan ini di luar itu. Sehingga kita tunggu saja, kita lagi mencari pola agar win-win solution semua. Jangan sampai nanti kacau di masyarakat, karena tidak homolog. Karena Pfizer homolog," ucap Syahril.


DTK/JMI/RED

Share on Google Plus

0 komentar :

Posting Komentar

Berita Terkini

Langgar Administrasi Pemilu , Bawaslu Memberikan Teguran Lisan dan Tertulis Kepada KPU

Gedung Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta/kompas.com JAKARTA, JMI – Pelanggaran yang di lakukan KPU meliputi administrasi di 10 daerah ata...