Subang JMI, Hampir semua warga yang tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos) mengadu dan mengeluh kepada para Kepala Desa karena menurutnya bansos dari pemerintah pusat tersebut tidak tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Kepala Desa Bobos, Kecamatan Legonkulon, Subang, Jawa Barat, Anwar Nurjali kepada awak media pada Senin, (19/9/2022).
Di tirukan kepala Desa BOBOS Anwar Nurjali dengan bahasa sunda ,obrolan masyarakat kepadanya “Pak kunaon bantuan teh nu meunangna eta deui – eta deui? (Pak kenapa yang dapat bantuan orangnya itu terus?),
Pak kunaon nu meunang bantuan teh jalma beunghar? (Pak kenapa yang dapat bantuan orang kaya?)
Pak kunaon nu meunang bantuan teh lain jalma miskin? (Pak kenapa orang miskin tidak dapat bantuan?)
Pak kunaon urang teu meunang-meunang bantuan? (Pak kenapa saya gak dapat-dapat bantuan?) Hampir setiap hari pertanyaan tersebut ditujukan ke saya,” kata Anwar.
Anwar berusaha menjawab semua pertanyaan dari warganya walaupun tidak pernah dipahami oleh warga.
“Data penerima bantuan tersebut bukan pengajuan dari desa, desa hanya menerima nama-nama penerima bantuan langsung dari pusat. Saya selalu jawab seperti itu pada warga,” ujarnya.
Menurutnya, Pemdes sudah melakukan upaya verifikasi dan validasi data setiap bantuan yang ada, namun keputusan memang dipegang pemerintah pusat.
“Data penerima bantuan langsung tunai (BLT) ataupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah kita Verval datanya, kita sudah melakukan pencoretan nama-nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dianggap tidak layak mendapatkan bantuan dan kita sudah memasukan nama-nama KPM yang layak mendapatkan bantuan. Alhasil, masih saja data yang keluar itu dan masih data yang lama. Menurut kami hanya satu bantuan yang datanya benar-benar tepat sasaran, yaitu BLT DD,” papar Kades Bobos.
Karena dianggapnya masih tidak bisa memperbaiki sistem data, Anwar berharap semua jenis bansos dihapus saja.
“Jika masih seperti sekarang ini maka saya lebih setuju pemerintah menghapus semua jenis bansos dan saya lebih setuju pemerintah menurunkan harga bahan pokok. Karena jika ini terus dibiarkan bukan malah mensejahterakan rakyat tapi malah menjadi polemik bahkan keributan di tengah Masyarakat,” pungkasnya.
Agus Hamdan/JMI/Red.
0 komentar :
Posting Komentar