 |
| kapolda metro jaya Irjen Fadil Imran |
JAKARTA, JMI -- Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil
Imran mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan
jika PA 212 melakukan demo tolak kenaikan harga BBM
berjilid-jilid.
Ia mengingatkan yang penting aksi yang dilakukan damai dan tidak
melanggar hukum.
"Kalau dia berjilid-jilid damai enggak
apa-apa, yang penting jangan melakukan pelanggaran hukum. Kalau ada pelanggaran
hukum, pasti kita akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum yang terukur
dan humanis," kata Fadil di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat,
Jumat (23/9) malam.
Ia mengatakan aksi demonstrasi dari PA 212 Cs
hari ini berjalan dengan aman. Meski demikian, Fadil menyinggung soal mobilitas
warga yang terganggu karena adanya penutupan jalan.
"Kasihan aja saya melihat orang-orang
yang berpindah dari satu titik ke titik yang lain itu harus terganggu karena
ada penutupan jalan seperti ini,"ucapnya.
Diketahui, aksi hari ini dilakukan oleh PA 212
dan sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Rakyat
(GNPR). Aksi ini merupakan yang kedua kalinya digelar oleh PA 212 Cs setelah
aksi pertama pada Senin (12/9) lalu.
Massa membawa tiga tuntutan yakni turunkan
harga BBM, turunkan harga-harga dan tegakan supremasi hukum. Mereka memulai
aksi sekitar pukul 13.30 WIB dan selesai sekitar pukul 18.40 WIB.
Colek Anis soal Demo Pindah ke Monas
Kapolda
Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengusulkan Silang Monas Barat Daya dijadikan
lokasi khusus untuk menggelar demonstrasi. Selama ini, aksi biasanya dilakukan
di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.
"Silang
Monas Barat Daya di belakang Pos Polisi ini, tinggal kita lihat jumlah massanya
berapa, kalau lebih banyak kita akan lebih dalam lagi ke dalam. Nanti kan
barriernya kan dia bisa kita pindahkan," kata Fadil di Patung Kuda, Jumat
(23/9) malam.
Ia
mengatakan aksi di Silang Monas Barat Daya akan lebih efektif dan efisien dari
sisi penerjunan personel serta tidak mengganggu arus lalu lintas.
"Mindset-nya
adalah menyampaikan pendapat, nanti kementerian atau satuan kerja yang dituju
kita hubungi, misalnya kayak mau ke MK, nanti akan kami panggil datang ke
sini," katanya.
"Di
sini ada pos pol, ada ruangan kita siapkan. Kalau yang dituju misalnya istana,
nanti KSP sesuai dengan kedeputian yang dimaksud kita akan panggil ke
sini," imbuhnya.
Fadil
mengatakan usul itu telah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan. Ia menyebut akan kembali berkomunikasi dengan Pj Gubernur DKI terkait
lokasi demo itu.
Ia
berharap usul itu menjadi kenyataan. Menurutnya, menyampaikan pendapat adalah
hak, namun ada kenyamanan warga lain yang harus diperhatikan.
"Mungkin
sekarang Pak Anies kan sekarang tinggal satu bulan lagi, mungkin dengan Plt
gubernur berikutnya kita akan diskusikan lebih intens, nanti dengan civil
society, adek-adek mahasiswa dengan teman-teman buruh, dengan ormas saya juga
akan undang," katanya.
CNNI/JMI/RED
0 komentar :
Posting Komentar