Menkeu Sebut Pajak Kendaraan Listrik Bakal Lebih Murah dari Hybrid

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pajak kendaraan listrik akan lebih murah dari pajak kendaraan hybrid (inews.com)

JAKARTA, JMI -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pajak kendaraan listrik lebih murah dari pada kendaraan hybrid. Ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam transisi ke energi bersih dengan menerapkan pajak kendaraan bermotor berdasarkan emisinya.

"Semakin besar polusi yang dihasilkan, semakin besar tarifnya. Tarif untuk kendaraan hybrid akan lebih tinggi dari pada kendaraan listrik," katanya dalam Keynote Speech pada HSBC Summit 2022 dengan tema Powering the Transition to net Zero: Indonesia's Pathway for Green Recovery, Rabu (14/9).

Pernyataan itu sebetulnya merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang sudah berlaku sejak tahun lalu.

Dalam aturan itu, tarif PPnBM diatur sesuai tingkat efisiensi dan kadar emisi berdasarkan beberapa kategori.

Pertama, untuk kendaraan bermotor angkutan 10 orang termasuk pengemudi dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 cc. Tarifnya, mulai dari 15 persen, 20 persen, 25 persen, hingga 40 persen

Sementara untuk kendaraan dengan kapasitas lebih dari 3.000-4.000 cc dikenakan PPnBM mulai dari 40 persen, 50 persen, 60 persen, hingga 70 persen. Pemerintah juga mengenakan tarif PPnBM untuk kendaraan bermotor listrik sebesar 15 persen.

Kedua, untuk kendaraan bermotor angkutan orang untuk pengangkutan 10-15 orang termasuk pengemudi dengan kapasitas sampai dengan 3.000 cc, kena tarif PPnBM 15 persen dan 20 persen.

Untuk yang kapasitas lebih dari 3.000-4.000 cc dikenakan tarif 25 persen dan 30 persen. Sedangkan untuk kendaraan listrik kena tarif 15 persen.

Ketiga, untuk kendaraan bermotor dengan kabin ganda dengan kapasitas 3.000 cc dipasang tarif 10 persen, 12 persen, dan 15 persen. Untuk yang lebih dari 3.000-4.000 cc, tarifnya 20 persen, 25 persen, dan 30 persen. Sedangkan untuk kendaraan listriknya kena 10 persen.

Keempat, kendaraan bermotor yang tergolong mewah dikenakan tarif 15 persen dengan dasar pengenaan pajak (DPP) sebesar 20 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor roda 4 dengan tingkat efisiensi penggunaan BBM 20 km per liter, emisi 120 gram per km, dan kapasitas sampai dengan 1.200 cc.

Formula tarif yang sama juga berlaku untuk kendaraan dengan tingkat efisiensi konsumsi BBM 21,8 km per liter, emisi 120 gram per km, dan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc.

Sementara kendaraan bermotor tergolong mewah kena tarif 15 persen dengan DPP 40 persen dari harga jual kendaraan bermotor untuk kendaraan teknologi full hybrid 3.000 cc. Formula ini berlaku bagi kendaraan dengan tingkat efisiensi konsumsi BBM 23 km per liter dan emisi 100 gram per km serta kendaraan dengan tingkat efisiensi konsumsi BBM lebih dari 26 km per liter dan emisi 100 gram per km.

Sedangkan kendaraan bermotor tergolong mewah kena tarif 15 persen dengan DPP 46 2/3 persen dari harga jual untuk kendaraan full hybrid sampai dengan 3.000 cc. Berlaku untuk mobil dengan konsumsi BBM 18,4-23 km per liter dan emisi 100-125 gram per km serta mobil dengan konsumsi BBM lebih dari 20-26 km per liter dan emisi 100-125 gram per km.

Selanjutnya, kendaraan bermotor tergolong mewah kena tarif 15 persen dengan DPP 53 1/3 persen dari harga jual untuk kendaraan full hybrid sampai 3.000 cc dengan konsumsi BBM lebih dari 15,5-18,4 km per liter dan emisi lebih dari 125-150 gram per km dan mobil dengan konsumsi BBM lebih dari 17,5-20 km per liter dan emisi lebih dari 125-150 gram per km.

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani juga menyinggung soal kebijakan pemerintah untuk mendorong industri menciptakan kendaraan listrik di Indonesia.

 

CNNI/JMI/RED

Share on Google Plus