WWW.JURNAL MEDIA INDONESIA.COM

Sebanyak 158.244 KPM di Majalengka Terima BLT BBM


MAJALENGKA JMI,
Pemerintah Kabupaten Majalengka mulai hari ini akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat sebagai bentuk kompensasi dari kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Irwan Dirwan menyatakan, BLT BBM akan diberikan melalui kantor pos dan desa masing - masing selama empat bulan dari September sampai Desember 2022. Distribusi BLT BBM diberikan per dua bulan sekali. 

Total BLT BBM yang akan diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp 500 ribu. Untuk September-Oktober dibagikan pada September sebesar Rp.300 ribu ditambah BNPT sebesar Rp. 200 ribu, November-Desember dibagikan pada Bulan Desember. 

Kabupaten Majalengka sendiri data penerima BLT BBM sebanyak 158.244 Keluarga Penerima Mangfaat ( KPM ) yang tersebar di 26 kecamatan dan 343 desa kelurahan. 

" Penerima bantuan ini merupakan masyarakat miskin atau rawan miskin yang memiliki KTP elektronik dan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS ) , " ujar Dirwan. 

Bantuan ini diberikan untuk menyikapi kenaikan harga yang sekarang ini memang sudah mulai dirasakan naik, sekaligus mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan daya beli Warga. 

Sementara Kabid Pemberdayaan Sosial Fery Siswana menambahkan tahapan proses verifikasi KPM dari BLT BBM pada saat akan menerima bantuan ini, yaitu melalui face recognition , scan barcode cekpos digital yang terdapat pada SP KPM.

Selain itu, apabila penerima manfaat diwakili oleh keluarga yang ada dalam satu KK, maka akan diinput Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang mewakili, juga foto diri KPM atau yang mewakili, dan khusus untuk KPM difabel difoto seluruh badan. 


Yaya Ruhiyat/JMI/Red.

Share on Google Plus

0 komentar :

Posting Komentar

Berita Terkini

Simpang Siur Informasi Antara DPR-RI Komisi X Dengan Pemda Bandar Lampung, GAMAPELA Minta KPK Turun Tangan

Bandar Lampung JMI, Perhatian masyarakat Bandar Lampung semakin meluas terkait polemik gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja...