WWW.JURNAL MEDIA INDONESIA.COM

Desa Anti Korupsi Yang di Luncurkan Ganjar Pranowo Khusus Jawa Tengah

Gubernur Jawa Tengah saat bersalaman dengan Ketua KPK Firli Bahuri dan saat pembukaan kick off desa antikorupsi di Banjarnegara/net


BANJARNEGARA, JMI – Peluncuran desa anti korupsi yang di luncurkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan peluncuran Desa Anti Korupsi yang berpusat di lapangan desa Sijenggung, kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Kamis (15/12).

Sebanyak 29 desa anti korupsi yang dibuat oleh Gubernur Jawa Tengah tersebut yang tersebar di sejumlah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Tengah, yang diluncurkan di Desa Sijenggung Kabupaten Banjarnegara, yaitu : Maos Lor, Sudagaran, Tegalsambi, Kemiri Barat, Sumberejo, Sidorejo, Semayu, Tangkil, Ngunut, Banyuurip, Jatilor, Pandansari, Logede, Ngampel Wetan, Jeblog, dan Cemani. Kemudian Desa Jepang, Karangrejo, Kutoharjo, Paninggaran, Bojongnangka, Karangbawang, Karanggedang, Sraten, Sendang, Rembul, Banyubiru, dan Tanurejo.

Peluncuran desa antikorupsi ini program Ganjar untuk program anti korupsi yang sebelumnya KPK telah menobatkan desa Banyubiru Kabupaten Semarang dengan predikat desa antikorupsi nasional.

Gubernur Jawa Tengah tersebut mengatakan 29 desa antikorupsi tersebut memiliki komitmen kuat untuk mendukung dalam pemberantasan korupsi seperti halnya transparansi anggaran, kemudahan pelayanan pada masyarakat serta digitalisasi pelayanan.

“Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada para kepala desa yang telah menyambut dengan baik. Sebanyak 29 yang sudah kita luncurkan hari ini” kata Ganjar, Jumat (16/12).

Gubernur berharap, ke depan 29 Desa Antikorupsi tersebut juga bisa menjadi percontohan bagi desa-desa lain di Jateng, sehingga nantinya 7.809 desa di Jateng semuanya bisa didorong jadi Desa Antikorupsi. “Kita kick off di Banjarnegara dengan satu harapan kalau tahun depan KPK menggelar percontohan di seluruh Indonesia, kita sudah punya contoh yang real” katanya.

Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana mengapresiasi gerak cepat gubernur terhadap program Desa Antikorupsi. Respons cepat Ganjar ini diharapkan bisa mendorong provinsi-provinsi lain.

“Saya mengapresiasi karena program tahun 2023 ternyata 2022 sudah mulai. Ini menjadi trigger bagi pimpinan daerah yang lain juga. Saat ini sudah ada 11 provinsi yang ada Desa Antikorupsi" kata Wawan.

 

FAR/JMI/RED

Share on Google Plus

0 komentar :

Posting Komentar

Berita Terkini

Jumlah Sampah 25 Ton Mengalir di Sungai Surabaya per Hari

Ilustrasi Sampah di Sungai  Surabaya JMI, Dinas Lingkungan Hidup Surabaya mencatat setidaknya 25 ton sampah dilaporkan mengalir di sungai w...