Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat membuka kegiatan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Hotel Aruss (13/12)/net
SEMARANG, JMI -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan apresiasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan. Data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, prevalensi stunting Jawa Tengah masih di angka 27,68 persen. Di 2021 turun menjadi 20,9 persen.
Saat membuka kegiatan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting,
Selasa (13/12/2022) di Hotel Aruss, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin
Maimoen menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Wagub juga
mengingatkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dipimpinnya, bahwa
masih banyak persoalan yang perlu diperhatikan.
Wagub membeberkan, beberapa persoalan tersebut adalah calon pengantin dan
ibu hamil yang berisiko melahirkan generasi stunting karena memiliki penyakit
penyerta. Selain itu, remaja putri penerima pemeriksaan status anemia masih
tergolong rendah.
“Perlu saya sampaikan juga, jumlah berisiko stunting di Jateng ada 57
rujukan calon pengantin, ada 891 rujukan ibu hamil, dan 716 anak baduta (bawah
usia dua tahun) menjadi rujukan. Ini potensi yang paling berisiko” tuturnya.
Wagub menambahkan, stunting terjadi tidak hanya dipengaruhi faktor
kemiskinan. Tetapi juga perilaku hidup bersih masyarakat. Sebesar 25 persen
stunting, disumbang dari masyarakat yang status sosialnya menengah ke atas.
“Tadi disampaikan (BKKBN) 25 persen stunting ini penyumbangnya masyarakat
menengah ke atas. Artinya di daerah-daerah yang notabenenya mungkin ekonominya
sudah mapan, akan tetapi kebiasaan kesehatan, kebiasaan hidup sehat ini masih
belum sesuai” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih memiliki waktu kurang lebih dua
tahun hingga 2024 nanti, untuk menurunkan prevalensi stunting sebesar 14
persen, sesuai target pemerintah pusat. Taj Yasin meminta agar waktu yang ada
dimanfaatkan dengan baik. Anggota TPPS wajib bekerja kelompok, lintas sektoral.
Sebab, persoalan stunting tidak bisa diatasi sendiri, per individu, ataupun per
lembaga.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Widwiono membeberkan, selama
2019 hingga 2021, Jateng berhasil menurunkan stunting lebih cepat dari
pemerintah pusat. Di tahun 2019, angka stunting nasional sama dengan Jawa
Tengah, yakni sebesar 27 persen
“Tapi (2021) di Jateng bisa turun menjadi 20,9 persen, tapi angka nasional
masih di angka 24 persen . Bahkan saya selalu banding-bandingkan dengan 2
provinsi besar, yaitu Jawa Timur dan Jawa Barat. Ternyata Jateng percepatan
penurunan stuntingnya lebih progresif dari dua provinsi lain” urainya
Widwiono-pun menyampaikan terima kasih atas kerja keras TPPS Jawa Tengah
yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan. Pihaknya optimis,
dengan komitmen Jateng didukung semua stakeholder, target penurunannya di 2024
akan tercapai dengan baik.
FAR/JMI/RED
0 komentar :
Posting Komentar