WWW.JURNAL MEDIA INDONESIA.COM

Rapat Paripurna DPRD Subang Bahas Dua Raperda, 9 Anggota DPRD Subang Fraksi Golkar Walk Out dari Ruangan Sidang

9 Anggota Fraksi Golkar yang Walt Out dari ruangan sidang paripurna DPRD Subang

Subang, JMI - Rapat Paripurna DPRD Subang 2022 , Membahas Dua Raperda yaitu Raperda Ekosistem dan Raperda kemudahan investasi daerah serta Raperda Optimasi BUMD Bagi Daya Dukung ke pelabuhan yang telah di paripurnakan di akhir Desember 2022, Untuk kedua Raperda tersebut  dari 9 anggota praksi Golkar di antaranya Bambang Irmayana bersama anggota lainnya menyampaikan ijin kepada ketua Dewan  DPRD Subang untuk (Walt Out) keluar dari ruangan sidang paripurna DPRD Subang,"Bertempat di Ruang rapat paripurna DPRD Subang, Rabu (28/13/2022).

Wakil ketua 1 (satu) DPRD Subang yang juga menjabat sebagai ketua DPD partai Golkar kabupaten Subang Hj.Elita Budiarti kepada awak media mengatakan bahwa paripurna yang membahas dua Raperda tersebut Menurutnya di nilai unprosudural di mana itu semua sudah di sepakati pada saat rapat pansus oleh PA, Kabag hukum serta oleh semua anggota pansus ,"tuturnya.

Lebih lanjut ,"Elita menyampaikan Bahwa Telah terjadi pada saat rapat pembahasan di mana ada oknum pembuat NA yang merangkap ketua  TA yang merangkap ketua TP2D pemerintah kabupaten Subang yang merubah secara Unprosudural naskah NA, yang mana itu di lakukan pada saat pansus sudah tidak bekerja di tangguhkan pada tanggal 17 Juli, Namun pada 27 Juni,10 Agustus ada oknum anggota pansus serta kepala daerah, yang melakukan kunjungan di mana naskah tersebut di rubah secara pundamental dan di lakukan pembahasan tidak dengan pansus tetapi dengan pihak perusahaan, yang mana kami sudah mengetahui  perusahaan mana yang bekerjasama tersebut ,Draft tersebut tidak di kirimkan kepada pansus namun di kirimkan kepada investor yaitu kepada pihak ketiga ,
Ini adalah Raperda prakarsa Dewan,kami berpikir boleh dong Terlepas dari itu semua jangan salah tanggap ya!!Jelas Elita 

Elita menambahkan ,"Kami bukan tidak setuju dengan kedua Raperda tersebut namun ini semua sudah di luar jalur ,coba lihat di pasal 6 Raperda optimasi BUMD dalam bunyi Raperda tersebut itu sudah diskriminatif itu semua telah melanggar Undang- undang di atasnya yang jauh lebih tinggi, karena itu semua sudah ada di dalam aturan undang-undang sebelumnya yang lebih lengkap ,
 kalau pun mau kerjasama kenapa tidak di munculkan MOU BUMD dengan pihak ketiga ,ini semua bukan pemerintah daerah yang di untungkan namun orang- orang yang di ajak kerjasama lah yang di untungkan yaitu golden share yang di untungkan BUMD dan pihak ke tiga,"ungkap Hj.Elita Budiarti 
Hj.Elita Budiarti Wakil Ketua 1( satu) DPRD Subang, dan juga sebagai ketua DPD Golkar kabupaten Subang

Di tempat terpisah Plt.Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi mengatakan bahwa dengan Dua Raperda tentang Ekosistem dan kemudahan investasi daerah menurut nya agar subang dalam artian pemerintah daerah subang Jangan sampai jadi penonton ,hadirnya  BUMD ikut terlibat dalam pembangunan di seluruh kawasan industri yang ada di wilayah kabupaten Subang,toh kalo BUMD yang bergerak  bukan orang perorang ,maka nantinya masuk ke PAD kabupaten Subang,"ungkapnya.
Lebih Lanjut ,"Agus Masykur mengatakan terkait Unprosudural saya tidak paham, dimana Unprosuduralnya saya tidak memahami itu ,tetapi prosedural pembahasan APBD yang saya pahami kebetulan saya juga mantan anggota DPRD , itukan di lihat dari usulan inisiatif DPRD prosesnya  melalui tahapan pembahasan Perda ,lalu di Paripurnakan dan saat itu di tetapkan sebagai program DPRD, memang ini usulan inisiatif dari DPRD , Karena DPRD sendiri kan lembaga politik itu sah -sah saja,ketika teman-teman dari praksi Golkar melakukan keberatan terhadap isi dari kedua Raperda tersebut , Momen yang tepat kita  berdiskusi dengan provinsi kalo ada pasal-pasal atau aturan -aturan yang bertolak belakang  atau bertabrakan dengan Raperda tersebut, kewenangan nya nanti ada di provinsi ,kalo ada masyarakat yang merasa keberatan ada jalurnya melalui Judicial Review atau ke mahkamah Agung ,"Tegas Agus Masykur.

AGUS HAMDAN/JMI/RED
Share on Google Plus

0 komentar :

Posting Komentar

Berita Terkini

Disperkim Kota Bandar Lampung Aprisiasi Sinergitas Program BSPS

BANDAR LAMPUNG, JMI - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan pada tahun 2...