WWW.JURNAL MEDIA INDONESIA.COM

Sri Mulyani Respone Bupati Meranti Soal DBH Daerah Yang Terlalu Kecil

Bupati Meranti Muhammad Adil SH (kiri) speak up tentang dana DBH Daerahnya/net


JAKARTA, JMI – Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman Merespon kemarahan Bupati Meranti M Adli soal dana bagi hasil untuk daerahnya yang terlalu kecil.

Terkait keluhan asumsi DBH yang disampaikan  Bupati Meranti  Tim Teknis DBH akan menelitinya kembali.

Pembagian DBH tersebut tidak hanya diberikan kepada daerah penghasil saja, tapi juga untuk daerah-daerah perbatasan dan daerah pemerataan.

"Pada prinsipnya asumsi minyak di Meranti memang US$100 per barel, dengan rincian 85 persen ke pusat dan 15 kembali ke daerah," ujar Luky.

Bupati Meranti M Adil meradang dan menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis dan setan gegara dana bagi hasil (DBH).

Adil meluapkan emosinya kepada Luky saat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis (8/12).

Ia merasa kesal karena ia tidak dapat mendapat kejelasan terkait DBH yang mestinya dapat ia terima, ia menilai meranti harusnya layak mendapat DBH minyak dengan hitungan US&100 perbare.

Menurutnya pada tahun 2022 ini DBH yang diterima hanya Rp.114 Miliyar dengan hitungan US$60 per-Barel ia mendesak Kemenkeu agar DBH yang diterima menggunakan Hitungan US100 perbarel pada 023 Mendatang.

"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa US$100 dollar per barel" katanya.

"Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'" sambung Adil.

 

FAR/JMI/RED

Share on Google Plus

0 komentar :

Posting Komentar

Berita Terkini

Ayo Daftarkan segera !!! KPU Subang Buka Seleksi Calon PPK di Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Persyaratannya

Subang, JMI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Subang telah membuka seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Kepala ...