Subang JMI, Menanggapi kasus kematian ibu hamil asal tanjungsiang Subang, Akibat dari penolakan pihak RSUD ciereng Subang.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Subang, Dr Maxi, SH., MHKes., di ruang kerjanya Kepada jurnal media Indonesia menyampaikan bahwa menegaskan, pihaknya tidak bisa intervensi, campur tangan terlalu jauh terhadap RSUD Subang,"imbuhnya. Senin, (6/3/2023)
Dr.Maxi ,"menjelaskan bahwa Pasalnya, saat ini, status RSUD Subang sudah menjadi rumah sakit Tipe B dan merupakan Unit Organisasi Berbentuk Khusus (UOBK) berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup).
Dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan atau pembinaan pegawai misalnya, kata dia, pimpinan RSUD punya kewenangan tersendiri, tak bisa dicampuri oleh dinas kesehatan,"tuturnya.
Lebih lanjut Dr Maxi menerangkan bahwa “RSUD Subang ini statusnya sudah Tipe B, jadi ada Perbup terkait Unit Organisasi Berbentuk Khusus atau UOBK dimana pimpinan RSUD itu setara dengan eselon II sehingga kewenangan untuk melakukan, misalnya, pembinaan pegawai, penyelenggaraan pelayanan operasional, bahkan rotasi mutasi internal itu menjadi wewenang direktur,” ujar Dr Maxi
“Dinas Kesehatan ini hanya pengguna anggaran dan pemegang kebijakan di bidang kesehatan, tidak langsung kepada operasional pelayanan, karena itu wewenang direktur,” katanya lagi.
Pihaknya pun mengatakan, dengan adanya Perbup UOBK yang mengatur status rumah sakit, maka kewenangan dinas kesehatan menjadi sangat terbatas terhadap RSUD.
“Kalau mau tegas, harusnya instruksinya kayak puskesmas, mereka statusnya UPTD, tapi karena ini Tipe B, jadi berbentuk khusus sehingga diberikan kewenangan kepada direktur rumah sakit,” ucap Dr Maxi.
“Dengan adanya UOBK itu, kewenangan Dinkes terhadap RSUD menjadi terbatas,”ungkap Dr.Maxi SH,MH.kes.
Agus Hamdan/JMI/Red.
0 komentar :
Posting Komentar