 |
| Foto Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Pulau Morotai Maluku Utara. |
Morotai, Malut - JURNALMEDIAIndonesia.com - Kabupaten Pulau Morotai yang masuk dalam 10 Distanasi Parawisata Indonesia tak mendapatkan anggaran seperpun dari pemerintah pusat, dalam hal ini kinerja Kepala Dinas Parawisata (Dispar) Pemkab Pulau Morotai, Tony Hangewa patut dipertanyakan.
Kasubid Fasilitasi dan Pelaksanaan, Aset Potensi Kawasan Perbatasan Laut, Badan Perbatasan Nasional RI, Dra Ade Sri Bulan Hal membenarkan pernyataan ini, saat di konfirmasi, Rabu (17/5).
Dari sejumlah anggaran pemerintah pusat melalui APBN terdapat tiga Instansi mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Pariwisata (Dispar) dan Disperindagkop-UKM.
Sayangnya, dari tiga dinas tersebut hanya DKP dan Disperinsagkop-UKM yang berhasil mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat, sementara dinas parawisata tak mendapatkan anggaran sama sekali dari pemerintah pusat.
"Tujuan kami ke sini (morotai red) untuk mengetahui realisasi pelaksanaan program kegiatan kementrian tahun 2017 yang menjadi mitra potensi kawasan perbatasan laut dan mengetahui kendala serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan dikawasan perbatasan,” ucapnya, Rabu (17/5).
Kementrian Kelautan dan Perikanan memberikan anggaran ke Dinas Kelautan dan Perikanan, Rp 53 Miliar untuk dibangun sarana dan prasarana kelautan dan perikanan. Sementara, Disperidakop-UKM mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat melalui DAK sekitar Rp 4 Miliar untuk pembangunan Pasar Maju Jaya di Desa Posiposi, Kecamatan Morut dan Rp 600 juta untuk pembangunan pasar di Desa Gotalamo, Kecamatan Morsel.
"Dinas Parawisata tahun ini tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat, dulunya mungkin katanya ada pergantian kepala dinas dalam waktu sebulan sudah ganti, sehingga program yang diusulkan tidak masuk, tapi jangan terlalu difulgarkan ya berita soal dinas parawisata yang tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat,” imbuhnya.
Pengakuan Sri ini berbeda dengan data yang dikantongi, sebab Dinas Pariwisata Morotai ini bukan disebabkan karena pergantian Kepala Dinas setiap bulannya, karena pergantian kadis parawisata yang sebelumnya dijabat oleh Marwan Sidasi di isi Tony Hangewa bulan Juli 2016, semasa kepimpinan mantan Plt Bupati, Tony Hangewa Dinas Parawisata tak mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat disebabka kadis Pariwisata, Tony Hangewa tidak menghadiri kegiatan pemantapan DAK 2017 di Manado pada akhir tahun 2016. Jika dihitung maka Tony Hangewa sudah menjabat kadis parawisata kurang lebih 10 bulan.
Pewarta:Jeje
0 komentar :
Posting Komentar