Jelang 27 tahun lengsernya Soeharto yang
jatuh pada 21 Mei 2025 mendatang, banyak aktivis, pegiat kemanusiaan,
hingga masyarakat sipil yang menolak keras usulan pemberian gelar
pahlawan pada mantan Presiden ke-2 Republik Indonesia tersebut.
JAKARTA, JMI - Ratusan elemen aktivis 1998 berkumpul di sebuah hotel di Jakarta Selatan, Sabtu (24/5/2025) siang menjelang sore, dalam rangka berdiskusi dan pernyataan sikap menolak usulan agar Presiden kedua RI, Soeharto, menjadi pahlawan nasional.
Pengamatan Kompas.com di lokasi, sejumlah aktivis dan juga panitia acara dari Repdem, Barikade 98, Pena 98, hingga FK 98 sudah hadir di lokasi sejak pukul 12.00 WIB.
Di panggung acara, tertulis kegiatan itu bertemakan "Diskusi Publik Refleksi Reformasi 1998: Soeharto, Pahlawan atau Penjahat HAM?".
Acara sekitar baru dimulai pukul 14.00 WIB dengan ragam aksi dan pembacaan orasi.
Semua
peserta acara juga disemangati oleh pemandu dengan memekikkan yel "Jangan
Diam, Lawan!" dan "Hidup Rakyat".
Tampak pula di depan panggung acara, disebarkan ribuan tengkorak buatan yang
rupanya memiliki simbol tersendiri terkait acara ini.
"Jadi, selama kediktatoran Orde Baru berkuasa di Republik Indonesia, sudah banyak memakan korban," ucap aktivis '98 ISTN Jakarta, Jimmy Fajar Jimbong, yang juga salah satu panitia acara, saat ditemui di lokasi, menjelaskan filosofi ribuan tengkorak imitasi tersebut.
"Jadi,
simbolisasi tengkorak tulang belulang inilah bahwa dulu zaman ada petrus,
penculikan aktivis, kemudian kasus tanah, Marsinah, Widji Tukul, dan lain
sebagainya, Kedung Ombo. Begitu banyak warga rakyat atau masyarakat Indonesia
yang tidak ditemukan sampai sekarang," tambah dia.
Aktivis '98 lainnya, Mustar Bona Ventura, mengatakan, ratusan aktivis '98 bukan
hanya sekadar berkumpul.
Namun, lanjut dia, pihaknya juga menegaskan sepakat menolak usulan agar Soeharto mendapatkan gelar pahlawan.
Replika tengkorak korban kejahatan HAM yang terjadi pada
masa pemerintahan Soeharto/RMOL
"Ini adalah peringatan bukan cuma sekadar berkumpul, tapi adalah peringatan menurut kami adanya wacana atau ide akan dianugerahkan gelar pahlawan nasional terhadap Soeharto, jelas kami bersepakat menolak," ujar Mustar.
"Kami
keberatan dan ini adalah jauh dari nilai-nilai dari yang kita perjuangkan
lahirnya dulu reformasi di tahun '98," sambung dia.
Menurut dia, demokrasi di Indonesia diperoleh dengan tidak gratis dan lahir
tiba-tiba.
"Demokrasi
karena dari buah keringat perjuangan, bahkan mungkin korban; korban ada ribuan,
ada nyawa, ada air mata di situ. Sehingga menurut kami tidak tepat (Soeharto
diusulkan jadi pahlawan)," ungkap dia.
Diberitakan sebelumnya, usulan nama Soeharto menjadi calon Pahlawan Nasional
tahun ini menimbulkan pro dan kontra.
Presiden ke-2 Indonesia itu dianggap memiliki beberapa kebijakan kontroversial selama memimpin negara sepanjang 30 tahun.
Aktivis 1998 sekaligus Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menyatakan, dirinya tidak setuju dengan pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Presiden ke-2 RI Soeharto.
"Ini sejarah kan masih berjalan terus.
Pemberian gelar itu jangan dulu," ujar Masinton, saat ditemui di Hotel JS Luwansa,
Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025).
Masinton pun mengajak semua aktivis '98 untuk merenungkan secara bersama-sama
perihal gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.
Sumber: KOMPAS.com
0 komentar :
Posting Komentar