Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko
IPK) Agus Harimurti Yudhoyono
JAKARTA, JMI -- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko
IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bicara secara khusus ancaman rob dan
penurunan muka tanah (land subsidence) di kawasan pesisir utara pantai Jawa
(Pantura). Menurutnya, kondisi tersebut sudah menjadi ancaman serius dan tidak
bisa lagi ditunda penanganannya.
"Ini bukan isu biasa, ini existential threat bagi masyarakat pesisir,
khususnya di Pantura. Di beberapa titik, penurunan tanah bisa mencapai 12 Cm
per tahun. Ini serius dan harus segera dicarikan solusinya," kata AHY
dalam sambutannya pada forum kerja sama Gubernur Mitra Raja Utama di Hotel
Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).
Menurut AHY, solusi penanganan rob dan penurunan tanah tidak bisa
disamaratakan. AHY menekankan pentingnya pendekatan berbasis lokasi dan kondisi
fisik wilayah masing-masing.
"Tidak ada one size fits all. Di beberapa lokasi mungkin kita perlu
membangun tanggul besar dan tinggi, tapi ada juga wilayah yang bisa diperkuat
secara alami dengan menanam mangrove. Bahkan di beberapa tempat, kita harus
realistis untuk mundur, relokasi masyarakat," ungkapnya.
AHY menegaskan pendekatan solusi tidak boleh hanya bergantung pada konstruksi
fisik semata. AHY mendorong penerapan nature-based solutions atau pendekatan
berbasis alam untuk mengurangi risiko bencana secara lebih berkelanjutan.
"Kita jangan selalu mengandalkan beton. Solusi hybrid dengan pendekatan
alami juga penting, dan itu bisa lebih ramah lingkungan serta
berkelanjutan," ucapnya.
Lebih jauh, Ketum Partai Demokrat itu menilai rob dan penurunan tanah ini tak
lepas dari persoalan tata ruang yang kerap dilanggar. AHY meminta kepala daerah
tegas terhadap pelanggaran yang mengganggu daya serap air tanah.
"Tata ruang itu panglima pembangunan. Kalau sudah ada studi yang bilang
daerah tertentu harus bebas bangunan, ya jangan dilanggar. Tapi faktanya, masih
ada yang nakal. Ini yang jadi masalah," ungkapnya.
Sebagai upaya konkret, AHY menyebut perlunya penguatan suplai air permukaan
seperti dari Waduk Jatiluhur dan Karian untuk mengurangi ketergantungan pada
air tanah, yang menjadi salah satu penyebab utama penurunan permukaan tanah.
"Solusi ini tidak bisa ditangani oleh satu daerah. Ini lintas provinsi,
lintas kewenangan. Kita butuh kerja sama menyeluruh, borderless collaboration,
agar masyarakat benar-benar terlindungi," imbuhnya.
Diketahui, Forum Mitra Praja Utama merupakan wadah kerja sama antarpemerintah
daerah yang terdiri dari 10 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Lampung, Banten, Bali,
Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Forum ini memang menjadi ajang tukar gagasan dan evaluasi kerja sama
pembangunan lintas wilayah, terutama dalam sektor transportasi, ketahanan
pangan, tata ruang, hingga mitigasi bencana.
sumber: detik
0 komentar :
Posting Komentar