Ketua Forum Sekabupaten Majalengka Pertanyakan Nasib Pengurus KDKMP yang Belum Miliki Gerai

Majalengka JMI — Momentum peluncuran nasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) se-Indonesia yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi perhatian serius para pengurus koperasi di daerah. Di Kabupaten Majalengka sendiri, terdapat enam KDKMP yang turut mengikuti launching nasional tersebut melalui sambungan zoom meeting pada sabtu, 16 Mei 2026.

Kegiatan yang disaksikan langsung oleh Bupati Majalengka Eman Suherman itu berlangsung di gerai KDKMP Tenjo Layar, Kecamatan Cigasong. Namun di balik seremoni peluncuran, muncul kegelisahan dari para pengurus koperasi desa terkait belum tersedianya gerai KDKMP di sejumlah wilayah akibat rumitnya persyaratan pembangunan.

Ketua Forum Sekabupaten Majalengka Ujang Dirmana atau kerap di panggil kang Uje secara langsung mempertanyakan nasib para pengurus KDKMP kepada Bupati Majalengka usai acara launching selesai. Ia menilai banyak desa menghadapi kendala administratif dan pembiayaan yang cukup berat untuk merealisasikan pembangunan gerai koperasi.

“Persyaratan pembangunan terlalu rumit dan membebani desa. Ada PBG, LSD, P2PB, hingga proses ruislag yang harus disertai appraisal dengan biaya mahal. Semua itu dibebankan kepada desa,” ungkap Ketua Forum Sekabupaten Majalengka di hadapan Bupati Majalengka.

Menurutnya, semangat pemerintah pusat dalam mendorong penguatan ekonomi desa melalui KDKMP perlu diimbangi dengan kemudahan regulasi di daerah. Jika tidak, banyak pengurus koperasi dikhawatirkan kesulitan merealisasikan pembangunan gerai yang menjadi simbol sekaligus pusat aktivitas koperasi desa.

Ia juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi konkret, termasuk pendampingan teknis dan kebijakan yang mempermudah proses perizinan maupun administrasi pembangunan gerai KDKMP.

Sementara itu, kehadiran Bupati Majalengka dalam kegiatan launching tersebut dinilai sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap program nasional penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa. Namun aspirasi yang disampaikan para pengurus koperasi menjadi catatan penting agar implementasi program tidak terhambat persoalan teknis dan birokrasi di lapangan.

Peluncuran 1.061 KDKMP oleh Presiden RI sendiri merupakan bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa dan mendorong kemandirian masyarakat melalui sistem koperasi modern yang terintegrasi. Akan tetapi, para pengurus di daerah berharap program tersebut tidak berhenti pada seremoni, melainkan benar-benar diiringi kemudahan regulasi dan dukungan nyata bagi desa-desa pelaksana.

Pewarta : Enju Juarsa

Share on Google Plus