WWW.JURNAL MEDIA INDONESIA.COM

Demokrat Kritik Besarnya Anggaran Infrastruktur, Ini Jawaban Istana

Presiden Joko Widodo saat mengumumkan Johan Budi SP sebagai Juru Bicara Presiden di Istana Merdeka, Selasa (12/1/2015).
Jakarta, JMI - Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden, Johan Budi SP membantah tudingan Partai Demokrat soal pemerintah yang menggunakan APBN besar-besaran untuk pembangunan infrastrukur sehingga mengganggu alokasi penanggulangan kemiskinan.

"Saya kira pemerintahan sekarang menanggulangi kemiskinan juga. Banyak dana-dana yang dikeluarkan untuk menanggulangi kemiskinan," ujar Johan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/3/2016).

Johan mencontohkan program pemerintah yang dimaksud, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan kartu-kartu sejenisnya.

"Itu kan dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan," lanjut Johan.

Meski dikritik demikian, Johan memastikan Presiden Joko Widodo tidak mempersoalkannya.

Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengatakan, pihak luar tidak mengetahui secara detail apa yang ada di dalam pemerintahan.

"Tapi sebagai masukan, sah-sah saja. Namanya masukan," ujar Johan.

Partai Demokrat kembali melontarkan kritik kepada pemerintahan Joko Widodo soal penggunaan dana APBN untuk pembangunan infrastruktur yang dianggap berlebihan.

Sikap itu tertuang dalam pandangan resmi Demokrat dalam menyikapi isu nasional terkini.

"Penggunaan APBN untuk biaya infrastruktur yang terlalu besar bisa mengganggu alokasi untuk penanggulangan kemiskinan," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan usai rapat konsolidasi di Surabaya, Minggu (20/3/2016).

Menurut dia, Partai Demokrat menganggap baik upaya pemerintah yang terus fokus membangun infrastruktur agar secara fisik Indonesia semakin kuat.

"Namun demikian, perlu dipastikan dengan seksama kebijakan pembiayaan yang tepat. Sumber pembiayaan dapat diperoleh dari APBN, BUMN dan swasta," terangnya.
Share on Google Plus

0 komentar :

Posting Komentar

Berita Terkini

Prof H Amran Suadi Optimis Kaspudin Nor Lolos Menjadi Dewas KPK

JAKARTA, JMI – Sebanyak 146 calon Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinyatakan lolos pada seleksi admi...