Rabu 13 Juli 2016 | 09:50 WIB
 |
| Ilustrasi Pendatang |
Jakarta, JMI - Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta kali ini tidak menggelar Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) untuk mengantisipasi pendatang ilegal yang membanjiri ibu kota. Terutama pasca musim mudik Lebaran.
"Jadi, kita tidak ada yustisi tapi melakukan bina kependudukan dengan melibatkan perangkat wilayah sampai dengan RT dan RW. Maka kita harapkan mereka punya keterampilan," ungkap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota, Selasa (12/7).
Padahal, sejak 2013 Operasi Bina Kependudukan (Binduk) sudah dilakukan. Diawali dengan razia para pendatang di titik strategis seperti terminal dan stasiun. Petugas Dinas Dukcapil bersiap-siap menginterogasi tiap pendatang yang masuk ke Jakarta.
Empat tahun program berjalan, meski tak berhasil namun kala itu Ahok menilai ini cara terbaik untuk mengurangi jumlah penduduk baru yang masuk ke Jakarta. Alasannya untuk menekan jumlah pengangguran dan bertambahnya pemukiman kumuh.
Sayangnya, diakhir masa jabatannya atau satu tahun menjelang Pilkada DKI Jakarta, Ahok melunak. Operasi Binduk yang gencar pun dihentikan. Alasannya, dia ingin memberikan kesempatan bagi warga dari daerah untuk mengadu nasib di ibu kota.
"Pendatang tidak masalah, namanya juga ibu kota. Ngadu nasib. Makanya yang penting kalau tinggal di bangunan liar kami akan bongkar dan usir," jelas Ahok.
(rmol/jmi)
0 komentar :
Posting Komentar