JMI.Com - Selasa, 21/11/2017 09:50 WIB
Sorong, JMI.Com - Maraknya dugaan kasus korupsi dana Otomi Khusus (OTSUS) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di wilayah Papua dan Papua Barat mengundang peran serta masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi.
Salah seorang tokoh masyarakat seperti diketahui sering berperan aktif dalam melakukan pemberantasan kasus korupsi, Andrew Warmasen, pria berdarah Papua peranakan Jawa ini kepada awak media di kediamannya, Senin (20/11/2017), "Saya tidak mengatasnamakan sebuah lembaga, karena Saya juga sendiri untuk sementara waktu belum kembali beraktifitas di LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
Namun, sebagai penggiat anti korupsi Kami masih legal sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, jadi kalau berbicara soal memberantas korupsi, media yang ada di Papua dan Papua Barat di kategorikan masih terbatas dan kebetulan Saya di wilayah Papua Barat sangat membutuhkan peran media sebanyak mungkin sebagai kontrol sosial.
Meski itu media lokal, media nasional, atau media online tidak perlu ada sebuah perbedaan sepanjang Kita masih bersinergi untuk mengawal kasus korupsi di Tanah Papua. "Saya perlu jujur bahwa penggunaan dana OTSUS dan APBD masih lemah, sebab ketidak profesioanalisme oleh para oknum kepala SKPD, sehingga menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dari angka - angka neraca yang merupakan kewenangan audit BPK," tutur Andrew.
Kemudian sudah mulai nampak satu persatu kasus korupsi yang nilainya di bawah satu miliyar dan di atas satu miliyar, bahkan puluhan miliyar. Semua akan terungkap apabilah teman-teman Pers ingin bersinergi," humbarnya.
Andrew juga menegaskan, terkait aktifitas Pers di lapangan sepanjang itu berjalan sesuai koridor UU Pers No. 40 Tahun 1999 tentang kode etik jurnalis dan mematuhi edaran-edaran dari Dewan Pers baginya tidak ada masalah. “Bersainglah secara sehat jangan saling menjatuhkan satu dengan yang lain, sebab ingat penjahat akan mentertawai kehancuran Kita ketika Kita saling menjatuhkan di daerah kerja masing-masing,” tegasnya.
Ia pun berani mengklaim bahwa, di wilayah Papua dan Papua Barat masih kurang wartawan dan Kami masih butuh banyak wartawan, karena dari wartawan lah dengan LSM yang memiliki kredibilitas untuk mengawal kasus korupsi, "Saya yakin berlahan-lahan kasus tersebut akan terungkap ke publik," pungkasnya.
DW/Red
 |
| Andrew Warmasen, tokoh masyarakat seperti diketahui sering berperan aktif dalam melakukan pemberantasan kasus korupsi |
Salah seorang tokoh masyarakat seperti diketahui sering berperan aktif dalam melakukan pemberantasan kasus korupsi, Andrew Warmasen, pria berdarah Papua peranakan Jawa ini kepada awak media di kediamannya, Senin (20/11/2017), "Saya tidak mengatasnamakan sebuah lembaga, karena Saya juga sendiri untuk sementara waktu belum kembali beraktifitas di LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
Namun, sebagai penggiat anti korupsi Kami masih legal sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, jadi kalau berbicara soal memberantas korupsi, media yang ada di Papua dan Papua Barat di kategorikan masih terbatas dan kebetulan Saya di wilayah Papua Barat sangat membutuhkan peran media sebanyak mungkin sebagai kontrol sosial.
Meski itu media lokal, media nasional, atau media online tidak perlu ada sebuah perbedaan sepanjang Kita masih bersinergi untuk mengawal kasus korupsi di Tanah Papua. "Saya perlu jujur bahwa penggunaan dana OTSUS dan APBD masih lemah, sebab ketidak profesioanalisme oleh para oknum kepala SKPD, sehingga menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dari angka - angka neraca yang merupakan kewenangan audit BPK," tutur Andrew.
Kemudian sudah mulai nampak satu persatu kasus korupsi yang nilainya di bawah satu miliyar dan di atas satu miliyar, bahkan puluhan miliyar. Semua akan terungkap apabilah teman-teman Pers ingin bersinergi," humbarnya.
Andrew juga menegaskan, terkait aktifitas Pers di lapangan sepanjang itu berjalan sesuai koridor UU Pers No. 40 Tahun 1999 tentang kode etik jurnalis dan mematuhi edaran-edaran dari Dewan Pers baginya tidak ada masalah. “Bersainglah secara sehat jangan saling menjatuhkan satu dengan yang lain, sebab ingat penjahat akan mentertawai kehancuran Kita ketika Kita saling menjatuhkan di daerah kerja masing-masing,” tegasnya.
Ia pun berani mengklaim bahwa, di wilayah Papua dan Papua Barat masih kurang wartawan dan Kami masih butuh banyak wartawan, karena dari wartawan lah dengan LSM yang memiliki kredibilitas untuk mengawal kasus korupsi, "Saya yakin berlahan-lahan kasus tersebut akan terungkap ke publik," pungkasnya.
DW/Red
0 komentar :
Posting Komentar