Rakor dihadiri Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, Wamenkes, Dante Saksono, serta para Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia.
Vicon dilaksanakan di Ruang Rapat Wakil Bupati ini, diikuti juga oleh Asisten Bidang Pembangunan, Sukisno, Asisten Bidang Administrasi, Jonsen Vanesa, Kepala Dinas Kesehatan, Taufik Hidayat dan Sekretaris BPBD, Maryani.
Menkes, Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan ada dua usulan skema dalam penyaluran vaksin Covid-19, yakni pemberian vaksin gratis dan berbayar atau mandiri. Dimana vaksin gratis menggunakan dana APBN yang menyesuaikan dengan data BPJS Kesehatan.
Menkes menjelaskan, vaksinasi perdana akan dilakukan oleh Presiden pada tanggal 13 Januari, dan selanjutnya akan dilakukan secara serentak di seluruh daerah.
"Penyuntikan perdana akan dilakukan oleh Presiden pada tanggal 13 Januari 2021 mendatang, kemudian diikuti secara serentak di 34 Provinsi lainnya," terang Menkes.
Menkes menambahkan, "Untuk tahap awal diperuntukan kepada tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia, kemudian dilanjutkan kepada petugas publik, masyarakat rentan dan masyarakat lainnya," jelas Budi Gunadi Sadikin.
Semua proses yang berjalan dalam pemberian vaksin ini akan mengikuti regulasi dari Kemenkes, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kominfo.
"Pemerintah akan memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, tujuannya untuk menghindari kesalahan serta mempercepat proses pemberian vaksin. Seluruh data penerima vaksin prioritas kini dalam tahap pencocokan dan pengintegrasian antar kementerian dan lembaga terkait," terangnya.
Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta para Kepala Daerah untuk proaktif mempersiapkan vaksinasi yang akan digelar serempak pada pekan depan tersebut.
"Jangan sampai terjadi kerumunan di masyarakat, teman-teman Kepala Daerah, coba betul-betul bisa mengatur supaya jangan sampai terjadi keributan, karena vaksin seolah seperti emas, bisa rebutan, menimbulkan kerumunan, dan lain-lain. Harus ada sosialisasi, ada tahapan dan sosialisasi yang harus disampaikan kepada masyarakat, agar tidak terjadi rush, tidak terjadi kerusuhan," tegas Mendagri.
Terpisah, Wakil Bupati Tanggamus, Hi. AM Syafi'i, S.Ag, menyatakan bahwa dalam vaksinasi Covid-19 ini, pihaknya akan mengikuti ketentuan dari Pemerintah Pusat.
"Terkait jadwal dan sasarannya, kami akan mengikuti apa yang menjadi ketentuan pemerintah. Kemudian teknis pelaksanaannya kami juga akan terus berkoordinasi, baik dengan Provinsi maupun Forkopimda," ungkap Wabup.
Wabup menambahkan, "Harapannya dengan vaksinasi ini akan mencegah penularan Covid-19, apalagi saat ini kasus Covid-19 di Kabupaten Tanggamus meningkat signifikan dan menjadikan Tanggamus Zona Merah. Mudah-mudahan dengan vaksinasi ini, akan menjadikan tubuh kita imun dan terhindar dari penularan Covid-19. Tapi meskipun begitu kita masih tetap harus menerapkan protokol kesehatan," pungkas Wabup.
ROBI/JMI/RED
0 komentar :
Posting Komentar