Keinginan itu tertuang dalam Maklumat Sunda yang kemudian diamanatkan kepada LaNyalla agar diperjuangkan ke Pemerintah Pusat.
"Kemajuan daerah dapat dicapai dengan semangat kecintaan warga terhadap tanah kelahirannya. Salah satu jalan untuk membangkitkan semangat tersebut, bisa dicapai dengan menggugah kesadaran kolektif warganya tentang hakikat sejarahnya," ujar LaNyalla usai menerima Maklumat Sunda, di Subang, Rabu (2/2/2022).
Karena itu, LaNyalla menilai keinginan Masyarakat Sunda hal yang wajar. Apalagi sejarah Tatar Sunda yang lahir dari Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, yang kemudian menyatu, memiliki sejarah panjang.
Tatar Sunda masuk dalam dua babak yakni masa pra-sejarah dan masa sejarah. Dua babak besar sejarah ini menjadi keunikan tersendiri dari Tatar Sunda karena tidak semua provinsi di Indonesia mengalami.
"Jadi, sungguh gagasan untuk mengembalikan spirit kejayaan dari sejarah panjang kearifan lokal masyarakat Sunda melalui Maklumat Sunda layak untuk mendapat apresiasi dan dukungan," tuturnya.
DPD RI juga memandang, kekuatan dan karakteristik daerah yang berbeda-beda di Indonesia, sama sekali bukanlah ancaman bagi NKRI.
"Justru hal itu merupakan wujud dari kebhinekaan Indonesia yang sudah menjadi kodrat, sekaligus kekayaan hakiki dari bangsa ini," jelasnya.
"Dan Pancasila yang menempatkan Ketuhanan, Kemanusian, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan Sosial sebagai falsafah bangsa telah merumuskan sistem tata negara Indonesia, yaitu Demokrasi Pancasila. Inilah sistem tata negara yang paling sesuai dengan DNA asli bangsa ini," ucapnya lagi.
Ditegaskan LaNyalla, sistem Demokrasi Pancasila pun telah dirancang melalui mekanisme yang paling sesuai dengan watak dasar negara ini dengan adanya Lembaga Kedaulatan Rakyat yang mewakili semua kebhinekaan yang ada.
Karena itu, sebelum Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002, MPR adalah Lembaga Tertinggi Negara, yang menjadi wadah kedaulatan tertinggi pemilik negara ini, yaitu semua rakyat atau semua elemen bangsa.
Di dalam MPR terdapat representasi partai politik melalui anggota DPR RI, representasi TNI-Polri melalui Fraksi ABRI, representasi daerah melalui anggota Utusan Daerah dan representasi golongan melalui anggota Utusan Golongan.
"Tetapi pikiran-pikiran luhur para pendiri bangsa tersebut telah hilang karena adanya Amandemen 20 tahun yang lalu. Dimana Konstitusi menempatkan Partai Politik sebagai penentu perjalanan bangsa dan kelompok non-partisan terpinggirkan," ucapnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, DPD RI terus menggugah kesadaran publik. Bahwa sistem tata negara Indonesia harus dikoreksi melalui Amandemen Konstitusi perubahan ke-5.
"Kita harus berani melakukan koreksi untuk mewujudkan tujuan hakiki dari lahirnya negara ini, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," paparnya.
Pupuhu LAK GALUH PAKUAN Rahyang Mandalajati Evi silviadi mengatakan bahwa masyarakat Sunda saat ini menginginkan pergantian nama dari provinsi Jawa barat menjadi provinsi Sunda, dengan adanya maklumat Sunda di lihat dari situasi dan kondisi saat ini keberadaan Sunda juga memiliki kepentingan yang cukup revesentatif , keberadaan provinsi Jawa barat yang akan berganti nama dan juga memiliki otonomi khusus, menjadi Sunda raya ,bahwa Sunda raya adalah cita-cita kami,"imbuhnya.
Lanjut Evi silviadi bahwa sebagaimana mengembalikan kembali kejayaan sunda dalam bingkai bhinneka tunggal Ika ,untuk menjadikan perubahan Sunda raya,kita berbicara 700 tahun, bahwa Pajajaran telah berjaya, memang pada saat itu sangat berlimpah yang kemudian menjadi harapan kita untuk kearipan lokal, Bahwa Sunda di berikan keleluasaan yang cukup, sehingga sunda mampu memberikan kejayaan nya kembali,sunda raya sangat ideal bila mana ibukota Indonesia pindah ke Kalimantan,dan provinsi sunda pun mendapatkan hak yang sama, seperti halnya provinsi Aceh dan provinsi Papua."paparnya.
Evi silviadi, menambahkan,"Kami mendapatkan pesan hampir dari 11 ribu masyarakat sunda yang tinggal di Papua, bahwa situasi di Papua saat ini dalam kondisi yang darurat, di mana gubernur nya saat ini dalam tahap pemulihan,masih kondisi kesehatannya hampir kurang dari 40 persen dan wakil gubernur nya telah meninggal, yang kemudian membuat Papua menjadi Sak dalam melayani pelayanan publik ,pesan warga Sunda yang ada di sana Bila mana ini terjadi seperti itu di khawatirkan muncul hal-hal di luar harapan, tentunya didalam maklumat Sunda ini kami mendorong ke presiden RI untuk menyelesaikan hal-hal yang sifatnya pergantian antar waktu di Papua,"jelasnya.
Ketua DPD RI hadir bersama dua Senator asal Jawa Barat, Eni Sumarni dan Asep Hidayat, Dharma Setiawan (Kepri), Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero.
Hadir juga dalam acara tersebut Ketua Gerakan Pilihan Sunda, Andri Perkasa Kantaprawira, Pupuhu Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan Rahyang Mandalajati Evi Silviadi Sanggabuana, mantan anggota DPR RI Jabar, Ceu Popong Otje Djunjunan, tokoh Papua Kenius Kogoya, Waketum IPHI yang juga Ketua Forum Koordinasi Penataan Daerah Jabar, Rd. Holil Aksan Umarzein, Bah Firman Guru Besar Sinar Banten, Avi Taufik Hidayat (Ketua Kongres Sunda 2022), Mayjen (Purn) Tatang Zaenudin (Presiden Tani Indonesia), Mayjen (Purn) Iwan Sulandjana ( Mantan Pangdam Siliwangi) dan tamu undangan lainnya.
AGUS HAMDAN/JMI/RED
0 komentar :
Posting Komentar