sumber foto (detikfinance)
JAKARTA, JMI -- China
berharap agar pembengkakan biaya dalam pengerjaan proyek Kereta Cepat
Jakarta-Bandung (KCJB) ditanggung oleh pemerintah Indonesia melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang
Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu
Utomo dalam konferensi pers, Selasa (26/7/2022)
Wahyu menjelaskan,
pembengkakan biaya konstruksi atau cost over run untuk pengerjaan kereta cepat
Jakarta-Bandung masih terus dibahas oleh pemerintah.
Pasalnya, kata Wahyu mitra
pembangunan kereta cepat ini, dalam hal ini China Development Bank (CDB)
meminta agar pembengkakan biaya ditanggung oleh pemerintah.
"Beberapa waktu lalu disampaikan adanya cost over run.
Tentang cost of run ini setahu saya masih dibahas. Karena ada permintaan cost
over run ini agar dicover oleh pemerintah Indonesia," terangnya.
Kendati demikian, kata Wahyu permintaan China agar
pembengkakan biaya ditanggung pemerintah masih diperhitungkan oleh Kementerian
Keuangan.
"Terkait hal ini, teman-teman dari Kemenkeu baru
membahas yang merupakan bagian kewajiban kita untuk kontribusi dalam
pembangunan, bukan cost over run," jelas Wahyu.
Wahyu menjelaskan, pihaknya
bersama Kementerian Kemaritiman dan Investasi terus melakukan monitoring secara
ketat pengerjaan proyek kereta cepat.
Sebagian besar konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung
tersebut pun, kata Wahyu sudah selesai dikerjakan. Dan tinggal mengerjakan depo
atau tempat untuk menyimpan dan tempat untuk melakukan perawatan rutin kereta
api serta merupakan tempat untuk melakukan perbaikan ringan.
"Jadi, memang kereta cepat pernah kami tinjau dan lihat,
konstruksinya sebagian besar selesai. Mungkin sekarang yang sedang dikerjakan
adalah di deponya. Stasiun-stasiun juga sudah mulai dikerjakan," ujarnya.
Pemerintah optimistis proyek KCJB ini bisa dioperasikan pada
2023. "Tapi kami yakin, komitmen dari pemerintah Indonesia, bahwa kereta
cepat ini harus segera dioperasikan. Mudah-mudahan di tahun 2023 (bisa dioperasikan),"
kata Wahyu lagi.
Janji Presiden Joko Widodo
(Jokowi) untuk tidak menggunakan dana APBN di proyek ini pun kemudian direvisi.
Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengucurkan uang APBN melalui Penyertaan Modal
Negara (PMN) ke PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Didiek Hartantyo juga blak-blakan mengenai proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Didiek mengungkapkan PMN harus segera cair supaya proyek ini
bisa terselesaikan. Dia juga menjelaskan hal ini disebabkan kondisi keuangan PT
Kereta Cepat Indonesia China juga semakin menipis.
"Ini yang kemarin ditayangkan saat RDP di komisi VI
disampaikan menteri BUMN dan kemarin dalam pembahasan menyeluruh dan ini akan
diberikan support, dan apabila ini tidak cair di 2022 ini maka penyelesaian
proyek ini akan terhambat juga," ungkap Didiek dalam RDP dengan Komisi V
DPR RI, Rabu (6/7/2022).
KCIC yang sahamnya dimiliki
beberapa BUMN berharap, kucuran dana APBN melalui skema PMN yang sudah
disetujui DPR bisa jadi penyelamat.
Target penyelesaian pun molor dari tahun 2019 mundur ke tahun
2022. Belakangan, targetnya mundur lagi menjadi 2023.
"Mungkin cash flow dari KCIC itu hanya akan bertahan
sampai bulan September sehingga kalau ini belum turun maka cost over run ini
yang harapannya selesai pada Juni 2023 ini akan terancam mundur," katanya.
Didiek menjelaskan masalah pada proyek KCIC Ini ini juga
bermula dari kontraktor. "Kalau perusahaan bukan penyelenggara kereta api
tentu menjadi masalah," jelasnya.
Sumber : CNBC Indonesia
0 komentar :
Posting Komentar