JAKARTA, JMI -- Temuan ribuan kilogram beras bantuan sosial (bansos) Presiden yang dikubur di Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, membuat geger warga. Polisi pun tengah mengusut temuan beras itu dan menyelidiki ada atau tidaknya dugaan tindak pidana.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan beras
bansos yang dikubur di Depok tidak terjadi dalam periode jabatannya. Menurut
dia, setelah dilantik sebagai Menteri Sosial pada 23 Desember 2020, Presiden
Joko Widodo memintanya untuk menyalurkan bantuan sosial selain bentuk barang.
"Jadi yang jelas itu bukan zaman saya, karena
waktu saya jadi menteri, Bapak Presiden sudah menyampaikan 'Bu Risma, jangan
bantuan berupa barang," kata Risma dikutip dari Antara, Senin (1/8).
Karena itu, lanjut Risma, Kemensos pun menyalurkan
bantuan berupa uang. Dia mengatakan hal tersebut sesuai dengan peraturan
presiden.
"Itu salah satu dan itu memang aturannya
boleh di perpres tentang bantuan itu boleh dalam bentuk uang dan barang,"
ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Inspektorat Jenderal
(Irjen) Kemensos RI Dadang Iskandar. Dalam konferensi pers di kantor Kemensos,
Jakarta Pusat, Selasa (2/8), mengatakan pihaknya tak menemukan logo ataupun
label Kemensos di kemasan paket bansos.
Menurut dia, pihaknya telah memberi label 'bantuan
presiden melalui Kemensos' pada setiap kemasan beras yang disalurkan kepada
masyarakat.
"Kami sudah lihat yang 20 kg tidak ada (label
Kemensos)," kata Dadang di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (2/8).
Kemudian, pada kesempatan itu, Risma menyebut
beras bansos Presiden yang dikubur di Depok kehujanan saat sedang dalam
perjalanan.
Ia mengatakan Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy
menginstruksikan agar bansos yang dibawa oleh Perum Badan Urusan Logistik
(Bulog) diganti.
"Barangnya kehujanan, sehingga saat itu
diputuskan menurut Pak Menko untuk diganti berasnya. Mereka harus mengganti,
karena meskipun mereka tidak tahu kualitas beras itu seperti apa tapi dia sudah
kehujanan. Gitu perjanjiannya katanya," katanya.
Menurut Risma, jika jumlah beras bansos sebanyak
itu tidak diganti dan disalurkan Kemensos, pasti akan ada komplain dari
berbagai pihak. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Kemensos, beras yang
mengalami kendala saat pengiriman itu telah diganti oleh JNE selaku penyedia
jasa transporter bansos tersebut.
"Jangankan sebanyak itu di tempat kami yang
selama saya menjadi menteri, satu orang tidak menerima saja dia komplain.
Apalagi sebanyak itu pasti banyak yang komplain saat itu kalau tidak terima.
Artinya memang kemudian diganti sepertinya tadi disampaikan diganti karena saat
itu dikoordinasikan untuk mereka mengganti," ujar dia.
Adapun menurut polisi total beras bansos yang
dikubur mencapai 3.675 kilogram. Total beras tersebut terbagi dalam 289 karung
beras dengan ukuran 5, 10, dan 20 kilogram.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace
Hasan Syadzily meminta Mensos Risma tidak lepas tanggung jawab soal temuan
beras bansos yang dikubur di kawasan Depok.
Menurut Ace, bansos dari pemerintah harus dilihat
secara kelembagaan siapa yang memiliki kebijakannya.
"Bansos itu ya harus dilihat secara
kelembagaan siapa yang memiliki kebijakannya," ucap Ace.
"Harusnya tetap diselidiki dari temuan itu,
sehingga bisa ketahui timbunan beras bansos ini seperti apa dan terjadi saat
mensos-nya siapa," tambahnya.
CNNI/JMI/RED
0 komentar :
Posting Komentar