foto hanya ilustrasi (VOI)
JAKARTA, JMI -- Massa buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/8) ini. Salah satu tuntutan aksi yaitu meminta pemerintah dan DPR mencabut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Seorang pengurus DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (KSPSI) Akhmad Jazuli mengatakan aksi yang bakal digelar buruh dengan
tajuk 'Aliansi Aksi Sejuta Buruh Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja' ini akan
diikuti sekitar 300 ribu orang dari 40 organisasi buruh.
"Aliansi ini diikuti lebih dari 40 organisasi buruh
mulai dari konfederasi, federasi, serikat pekerja, ojek online. Kami berharap
ini jadi momen persatuan seluruh buruh Di gelar di DPR, massa biasanya
berkumpul jam 10.00 WIB," kata Jazuli saat dihubungi, Rabu (10/8).
Menurutnya, aksi ini digelar karena pemerintah dan DPR tak
menghiraukan berbagai aksi dan dialog baik sebelum maupun sesudah pengesahan UU
Cipta Kerja.
Polres Metro Jakarta Barat menerjunkan 278 personel gabungan
untuk mengamankan aksi buruh ini. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pasma
Royce mengatakan ratusan personel gabungan itu terdiri dari anggota Polres,
Polsek serta Polisi Perairan (Polair).
Pasma mengungkapkan ratusan personel gabungan itu bakal ditempatkan
di sejumlah titik. Yakni di traffic light (TL) Slipi, TL Timang, Pospol
Palmerah, Slipi Jaya, Jalan Brigjen Katamso, TL Kiapang, Aspol Petamburan,
flyover Jati Pulo, flyover Jati Baru, dan kolong flyover Slipi.
Ia mengimbau kepada para personel yang bertugas untuk
bertindak humanis dan persuasif. Selain itu, Pasma meminta kepada seluruh
personel untuk menaati standar operasional dan ketentuan di internal Polri
terkait penggunaan kekuatan dalam tugas kepolisian.
Pasma menyampaikan Polres Metro Jakarta Barat turut
menerjunkan personel pengamanan lantaran wilayahnya merupakan jalur lintasan
dan perbatasan massa aksi demo.
Selain itu, Ditlantas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa
lalu lintas di sekitar lokasi. Polisi mengimbau warga untuk menghindari kawasan
Senayan dan Gedung DPR/MPR RI.
CNNI/JMI/RED
0 komentar :
Posting Komentar