 |
| Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, konferensi pers usai rapat bersama Komisi I DPR. (Akurat.co/Putri Dinda Permata Sari) |
JAKARTA, JMI - Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita buka suara soal tudingan upaya darurat militer di tengah kerusuhan sepekan terakhir.
Diketahui Indonesia dilanda unjuk rasa serempak di berbagai daerah sedari Senin (25/8/2025) hingga Minggu (31/8/2025).
Unjuk rasa sepekan ini bahkan membuat sejumlah bangunan pemerintah dibakar dan sejumlah rumah pejabat dijarah.
Belakangan muncul dugaan upaya darurat militer yang menjadi dalang kerusuhan tersebut.
Narasi yang digiring oleh sejumlah akun anonim di media sosial yakni adanya upaya darurat militer agar bisa menguasai pemerintahan saat ini.
Darurat militer adalah penggantian pemerintahan sipil dengan aturan militer dan penangguhan proses hukum sipil untuk kekuasaan militer.
Darurat militer dapat berlanjut untuk jangka waktu tertentu, atau tanpa batas waktu, dan kebebasan sipil standar dapat ditangguhkan selama darurat militer berlanjut.
Tuduhan tidak berdasar itu pun banyak diyakini masyarakat. Terlebih tidak adanya pengamanan saat sejumlah rumah anggota DPR RI dijarah oleh warga.
Usai rapat dengan Komisi I DPR RI, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menjawab tuduhan tersebut.
Jenderal Tandyo membantah tuduhan upaya darurat militer dalam unjuk rasa yang berakhir kerusuhan belakangan ini.
Seperti dimuat Kompas.com Tandyo pun memastikan saat ini TNI solid dan masih dalam satu komando Presiden RI Prabowo Subianto.
Sambil tersenyum, Tandyo menjelaskan bahwa tuduhan tersebut sangat salah.
Sebab yang dilakukan TNI saat ini sesuai dengan prosedur yang berlaku termasuk dengan pengamanan unjuk rasa.
“Kita memberikan bantuan institusi lain tentunya sudah sesuai dengan regulasi dan permintaan institusi tersebut,” jelas Tandyo.
Sebab dalam aturannya kata Tandyo, Polri memang harus menjadi yang paling pertama mengamankan kerusuhan.
Namun apabila Polri membutuhkan bantuan barulah TNI di belakang Kepolisian membantu pengamanan.
“Jadi tidak ada kita mau mengambil alih negara, itu tidak ada,” tuturnya.
Sejumlah rumah anggota DPR RI dijarah oleh warga pada Sabtu (30/8/2025).
Mayoritas rumah anggota DPR RI yang dijarah memiliki latar belakang artis seperti Uya Kuya, Eko Patrio, dan Nafa Urbach.
Rumah tersebut dijarah setelah para anggota DPR RI itu dianggap tidak etis lantaran menari-nari di atas penderitaan rakyat.
Video menari para anggota DPR RI lain membuat kesal masyarakat Indonesia di tengah situasi yang sulit.
Terlebih anggota DPR RI diam-diam mendapatkan tunjangan rumah Rp50 juta perbulan selama satu tahun lamanya.
Tunjangan rumah itu juga sudah diberikan sedari Oktober 2024 lalu.
0 komentar :
Posting Komentar