Dalam sesi diskusi Dr. I Gede Juliana Eka Putra, S.T, M.T dari Universitas Udayana mengungkapkan pentingnya optimalisasi sosialiasi Pemilu kepada masyarakat, anggaran Pemilu harus diserap dengan baik dan optimal.
Sementara Faisal Akbar dari Al-Huda Islamic Centre Metropolitan turut menyoroti keterbatasan sosialisasi politik di lingkungan pendidikan, khususnya SMA. Sosialisasi seharusnya dilakukan dari awal karena anak SMA dalam tiga tahun kedepan akan menjadi pemilih potensial.
Senada dengan itu, Nengah Widya Utami, S.Pd., M.Kom., dari STMIK Primakara juga memandang sosialisasi bagi kalangan muda masih harus ditingkatkan. Sedikit sekali sosialisasi di tingkat universitas tentang Pemilu sehingga mempengaruhi antusiasme pemuda untuk mengikuti pemilu.
Sementara itu, Dr. Zuhro Nurindahwati, S.H, MH. dari Kohati mengungkapkan sistem dari penyaringan kurang begitu bagus tentang regulasi dan pengaplikasiannya, salah satunya terkait dengan hal minimnya katerlibatan perempuan dalam kancah politik.
“Kalau kita melihat bahwa baik dari tingkat penyaringan, penyelenggara pemilu, saya heran, regulasinya seperti ini, seharusnya regulasi ini dibenahi dulu,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Bawaslu Provinsi Bali Tri Prasetya, S.Pd.I., M.Pd. memebenarkan bahwa regulasi terkait Pemilu masih perlu disempurnakan, namun disisi lain, pihaknya telah bekerja sama dengan KPU dalam sosialiasasi Pemilu secara optimal.
Disisi lain, Irfan Setiawan dari Air Asia menyampaikan bahwa bagi calon pemimpin harus menyampaikan visi dan misi serta program kerjanya agar diketahui oleh masyarakat banyak melalui media elektronik yang lebih efisien.
Menanggapi hal itu, Dr. Meita Istiandi, S.IP., M.Si. dari Universitas Terbuka sekaligus sebagai moderator acara menerangkan bahwa memang demokrasi memiliki sisi gelap, mengutip perkataan dari Michael Mann bahwa proses demokrasi belum tentu mewakili semua unsur, jangan-jangan demokrasi itu justru menjadi tempat bagi elite untuk mengkooptasi.
“Mungkin itu yang menyebabkan lahirnya kelompok-kelompok politik berbasis etnis dan sebagainya, itu banyak terjadi juga di berbagai tempat seperti di Sumatera Selatan, identitas etnis itu dibawa untuk pemilihan politik, itu ternyata cukup efektif sehingga melahirkan dinasti-dinasti politik menjadi tidak terhindarkan,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Suryana dari Sahabat Polisi Indonesia DPW Bali mengatakan bahwa dalam pemilihan umum tidak terlepas dengan system proses, bahwa proses sangat menentukan output. Dia menilai bahwa proses pemungutan suara tidak efektif dan tidak sesuai dengan jati diri Bangsa Indonesia.
Dia menguraikan bahwa hal itu terlihat dari banyak masyarakat yang tidak mengetahui program-program calon pemimpinnya, dia berpendapat harusnya program dari calon pemimpin itu merupakan program dari rakyat sehingga jelas barometernya dan hal itu dilakukan tidak secara praktis, tapi berjenjang.
Hadir dalam acara tersebut, Perwakilan dari pengusaha Garry Stefiano Wulyardhi, S.E., M.Si., Gus Man Umas dan Wayan Suasna dari Forum Kuta Bersatu, Made Aryadi dan Sang Bagus Made Dana dari PBB.
TEAM/JMI/RED
0 komentar :
Posting Komentar