WWW.JURNAL MEDIA INDONESIA.COM

Moh. Randy Saputra Ketua DPRD Kab.Tolitoli Mengaku dirinya sangat Terzalimi, Salah saya apa???


Sulawesi Tengah, JMI
- Moh.Randy Saputra AR merasa terzalimi atas polemik yang menimpa dirinya terkait bergulirnya proses pergantian nya dari jabatan Ketua DPRD Kab.Tolitoli.

Apa yang terjadi dan menimpa dirinya saat ini tidak pernah di duga.“apalagi selama ini Saya merasa sudah coolin down, sangat kooperatif dengan pimpinan bahkan sudah menempatkan posisi sebagai bawahan di Partai. Ketua DPW Fairus seharusnya tau diri dan seharuanya berterimah kasih kepada DPC PPP Tolitoli utamanya kepada pak.Rahman H.Budding” Ucapnya

Semenjak dirinya tidak menjabat lagi sebagai Ketua DPC PPP Kab.Tolitoli, Randy sapaan akrabnya mengatakan sangat kaget ternyata tiba-tiba ada proses pertukaran posisi di DPRD yang secara sepihak dan di duga di rancang oleh pihak tertentu secara diam-diam tanpa pihaknya ketahui persis bagaimana proses dan mekaniame pergantian tersebut.

“Tentu saya kaget, kalau misalnya ada pelanggaran atau di anggap bermasalah. Dimana letak kesalahan saya? kok tiba- tiba begini caranya saya di perlakukan seperti ini, dengan serta merta kok ada surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) yang pengajuannya melalui DPRD Kab.Tolitoli di perintahkan  agar di ganti dari jabatan saya selaku ketua DPRD." Tambahnya

Di Duga karena persoalan tidak sejalan dengan ketua DPW, dan unsur politik tidak suka.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kisruh Partai berlambang Kabbah tersebut di awali pada saat melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) PPP di tingkat kabupaten pada tahun lalu tepatnya bulan November 2021 di saat berakhirnya masa jabatan Moh.Randy saputra sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC PPP) kab.Tolitoli yang mana Randy pada waktu itu  siap maju dan mencalonkan kembali untuk periode ke dua kalinya.

Karena terjadi keributan dan kericuhan (insiden) sehingga Muscab di anggap oleh pimpinan sidang adalah Muscab bermasalah dan tidak bisa di lanjutkan sehingga Muscab tidak menghasilkan keputusan apapun alias Deadlock.   

Dan di putuskan oleh pimpinan sidang bahwa kepengurusan DPC PPP Kab.Tolitoli di ambil alih oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Tengah (DPW PPP Sulteng)

Sampai saat ini kemudian terbitlah Surat Keputusan (SK)  kepengurusan yang baru dari Dewan Pimpinan Pusat Partai persatuan pembangunan (DPP PPP) yang menetapkan Muhammad Saleh sebagai ketua Depinitif yang juga sebagai anggota Kab. Tolitoli periode 2019-2024.


Jika menengok awal mulanya “Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Sulteng (Fairus Husen Maskati) agar lebih peka karena kita melihat banyak kemajuan terbukti Partai bisa besar di Sulawesi Tengah semasa H.Abdul Rahman H.Budding  memimpin  DPW Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Tengah (DPW PPP), beliau sukses memenangkan Pilkada di Kab.Tolitoli, dan  menjabat Wakil Bupati kab. Tolitoli.” Ucapnya

Gayung bersambut, pada saat Legislatif kepemimpinan Dewan Pimpinan Cabang  Partai Persatuan Pembanguan (DPC.PPP) Kab.Tolitoli bersama jajaran pengurusnya  Moh.Randy Saputra berhasil melakukan lompatan yang sangat luar biasa anak muda berprestasi dengan jabatannya sebagai ketua DPC PPP Kab.Tolitoli sukses memenangkan Partai yang di pimpin menteri Bapenas itu Bapak H.Suharso Monoarfa. Unggul di Kabupaten Tolitoli dengan perolehan 4 kursi dan menghantar Randy sebagai Ketua DPRD di Kabupaten Tolitoli.

Ketua aliansi mahasiswa Pemuda Penyelamat Kader Partai PPP Sulteng Arham Achox juga menambahkan “Karena ketokohan H.Rahman H.budding dan sebagai Wakil Bupati Tolitoli PPP sukses mengantar kadernya menuju kursi DPRD Provinsi Sulteng Daerah Pemilihan Buol- Tolitoli yang sebelumnya tidak terisi. yang notabene itu perwakilan kadernya adalah ketua DPW PPP Sulteng (Vivi Husen Maskati) beliau orang nya  domisili Palu, dan tidak pernah di kenal di Tolitoli alhamdulillah bisa terpilih anggota DPRD.” Tambahnya

Pengajuan pergantian Ketua DPRD Kab.Tolitoli, tidak sesuai mekanisme organisasi dan akal-akalan ketua DPW, Perlu kiranya Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) segera mengevaluasi kembali Surat keputusan (SK DPP) yang telah di terbitkan itu, terkait pergantian Ketua DPRD Kab.Tolitoli, Pak.Ketua DPP sekiranya memberikan teguran keras bahkan  sanksi kepada oknum yang ingin memecah belah kader yang hanya mau mengacaukan sistem yang telah di bangun selama ini.

“Merangkul kembali seluruh elemen kader PPP di Prov. Sulawesi Tengah, bersatu padu, bahu membahu membesarkan Partai tercinta ini. Menjalankan Roda Organisasi sebagaimana khittanya dengan tujuan bersama agar partai ini lebih terbuka dan transparan , mengedepankan musyawarah, mufakat tentu landasannya adalah AD/ART Partai dan Pedoman Organisasi Partai.” pungkasnya.

Sampai berita ini diturunkan ketua DPW sudah beberapa kali di hubungi namun nomor tidak aktif

 

Team/JMI/Red


Share on Google Plus

0 komentar :

Posting Komentar

Berita Terkini

Komisi I Melanjutkan Bahasan Anggaran Kemhan/TNI 2023

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menggelar rapat terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pertahanan/TNI tahun 2023 yang dilak...