Gubernur DKI JAKARTA Anies Baswedan saat di periksa KPK
JAKARTA, JMI -- Foto
gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai diperiksa KPK yang bersanding dengan judul
"Korupsi Bukan Kejahatan Luar Biasa" di salah satu media nasional
viral. Anies pun mengaku menerima banyak pesan menyusul viralnya foto itu. Ia
pun mengaku aneh mengapa foto tersebut tidak ada hubungannya dengan topik yang
ditulis.
"Media memang
memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi, opini dan perasaan
pembacanya. Karena memiliki kekuatan besar inilah maka media harus memiliki
tanggung jawab yang besar pula," jelasnya dikutip dari akun Instagram
Anies Baswedan, Jumat.
Berikut pernyataan lengkap
Anies Baswedan
Kemarin, sehari sesudah memenuhi undangan KPK untuk memberikan
keterangan terkait Formula-E, saya menerima banyak pesan memberitahukan ttg
berita yg dimuat di Harian Kompas.
Judul beritanya besar: Korupsi Bukan Lagi Kejahatan Luar Biasa.
Isinya mayoritas ttg pembebasan bersyarat 23 narapidana tipikor. Terdapat pula
kolom berisi daftar napi tipikor yg dibebaskan.
Yang aneh: yg terpampang adalah foto Gubernur DKI. Tidak ada
hubungan dgn topik yg ditulis di dalam artikel. Di bagian akhir artikel
terdapat tiga paragraf kecil ttg kedatangan Gubernur DKI ke KPK, yg juga tidak
ada hubungan dgn topik beritanya.
Media memang memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi,
opini dan perasaan pembacanya. Karena memiliki kekuatan besar inilah maka media
harus memiliki tanggung jawab yg besar pula.
Media sebagai pilar demokrasi bukannya tidak boleh berpihak.
Sebaliknya, ia justru harus berpihak, pada kebenaran, keadilan, dan
objektivitas. Tanggung jawab media memang berat, karena risiko dampak salah
langkahnya pun besar.
Kemarin, beberapa pemimpin Kompas menjelaskan pada saya, bahwa
penempatan foto itu adalah kelalaian, tak ada niat framing buruk. Memang
disayangkan kesalahan mendasar seperti itu terjadi di media seperti Kompas yg
pastinya memiliki mekanisme pengawasan berlapis.
Hari ini, Kompas memasang berita baru yg menjelaskan secara
lebih objektif terkait kedatangan saya ke KPK. Kompas hari ini memberi contoh
kepada Kompas kemarin ttg bagaimana sebuah berita seharusnya ditulis.
Dahulu, Kompas sebenarnya hendak diberi nama Bentara Rakyat.
Namun Bung Karno memberi usul nama Kompas, karena kompas adalah penunjuk arah
dan jalan. Kita berharap, filosofi nama Kompas ini terus dijaga. Apabila sebuah
kompas berfungsi baik, maka kita lancar dan selamat mengarungi perjalanan.
Apabila jarumnya terpengaruh oleh magnet (polar), maka ia tak lagi dapat
menjadi penunjuk arah.
Saya memilih mempercayai penjelasan pemimpin di Kompas dan,
walau banyak yg menyarankan, saya memilih tidak membawa masalah ini kepada
Dewan Pers. Namun, saya memilih tetap menyampaikan catatan ini pada publik agar
bisa menjadi pengingat bagi kita semua dalam bernegara dan berdemokrasi.
RPBLK/JMI/RED
0 komentar :
Posting Komentar