PATI JMI, Ratusan warga net berbondong-bondong menyerang Instagram resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) (@kpukabpati) dengan dugaan kecurangan dalam penerimaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Senin 23 Januari 2023.
Salah satu warga net dengan akun @dian.puspitaningrum menuliskan adanya dugaan kerjasama antara KPU dengan perangkat desa. Sehingga banyak diantara PPS terpilih adalah perangkat desa.
"Hastagnya KPU melayani. Melayani perangkat desa? Atau melayani yang bayar," keluhnya.
Hal senada juga dikemukakan akun @herupranoto14, ia dengan tegas meminta untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk turun tangan.
"Intinya masyarakat Pati memohon Bawaslu turun tangan meninjau seleksi penerimaan anggota. Karena banyak sekali keluhan masyarakat yang negatif," harap akun @herupranoto14.
.jpeg)
Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, ketua KPU Pati Imbang Setiawan mengatakan bahwa mekanisme penerimaan PPS sudah sesuai dengan prosedur.
Sehingga apapun keputusan panitia adalah keputusan final yang tidak dapat diganggu gugat.
"Proses sudah kita lakukan sesuai dengan tahapan. Mulai pendaftaran hingga ujian sudah sesuai prosedur," jelas Imbang, Selasa 24 Januari 2023.
Namun, banyaknya perangkat desa yang tergabung dalam PPS tentu sangat disesalkan warga warga. Hal ini tentu saja membuat regenerasi melek politik dikalangan anak muda terganjal dengan hadirnya perangkat desa dalam keanggotaan PPS.
Gunawan/JMI/Red.
0 komentar :
Posting Komentar