 |
| Ilustrasi Dana Desa |
Sejak 6 Juli, Dinas Dukcapil DKI Jakarta sudah memantau dan mendata pergerakan pendatang baru. Sesuai dengan catatan dinas ini, tak kurang dari 70.752 orang pendatang baru sudah merangsek masuk.
Operasi Biduk sudah menjadi agenda rutin Pemprov DKI Jakarta. Tetapi, paling gencar dilakukan pasca Lebaran. Pertimbangannya, urbanisasi besar-besaran biasanya terjadi dengan mendompleng arus balik.
Tak mau membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) , Pemprov DKI Jakarta dengan bersandar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menggelar Operasi Biduk. Tujuannya untuk mengantisipasi pendatang baru yang tidak memenuhi persyaratan seperti jaminan tempat tinggal, keterampilan, tidak memiliki kelengkapan administrasi kependudukan dan lainnya.
Pertanyaannya apakah Operasi Biduk yang selama ini gencar dilakukan Pemprov DKI Jakarta pasca Lebaran efektif dan bisa mengatasi urbanisasi?
Tidak hendak bermaksud menyalahkan siapa-siapa, yang jelas arus urbanisasi dari masa ke masa termasuk ke Jakarta terus mengalir deras lantaran ada beberapa faktor diantaranya perekonomian tidak merata antara kota dan desa, tidak seimbangnya pembangunan di Indonesia dan penyebab lainnya.
Fakta ini sebenarnya sudah direspon pemangku jabatan negeri ini dengan pengalokasian dana desa. Kebijakan ini lalu diperkuat Undang-Undang (UU) Nomor 6/ 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66/ 2014 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Arah kucuran dana desa tentu salah satunya untuk menggeliatkan perekonomian pedesaan, seperti membangun infrastruktur, menyediakan proyek padat karya sehingga bisa menyedot pengangguran, dan pembangunan desa lainnya. Harapannya dengan kebijakan ini bisa mengerem arus urbanisasi.
Hanya saja faktanya arus urbanisasi tetap saja mengalir deras. Maka wajar bila publik bertanya, apa kabar dana desa? @*
POS/RED
0 komentar :
Posting Komentar