KUNINGAN, JMI -- Purnabakti seorang pejabat publik merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan sebagai ungkapan terimakasih atas jasa jasanya selama menjabat. Tetapi lain halnya dengan Purnabakti Pejabat publik yang ada di Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan yang mana acara Purnabakti Pejabat Publik di Kecamatan Ciawigebang diduga diadakan dengan meriah di luar kota.
Menurut narasumber yang meminta dirahasiakan identitasnya menuturkan kepada team Forwades (Forum Wartawan Desa dan Sekolah) Kabupaten Kuningan bahwa, “Purnabakti pejabat publik di Kecamatan Ciawigebang khususnya para Purnabakti Kades diduga dipungut uang sebesar Rp 5 juta per desa, sedangkan di Kecamatan Ciawigebang ada 24 Desa X 5 juta = Rp 120 juta, itu nilai yang fantastis dan di luar kewajaran, karena ada beberapa desa yang diduga memakai uang desa, ini diduga dari inisiatif Kades Pajawan Lor tapi coba konfirmasi ke Kades Lebaksiuh selaku bendahara apdesi, itu diluar kewajaran,” Ujar narasumber.
Jumat, (9/8/2019), awak JMI dan team Forwades mencoba konfirmasi ke Kades Lebaksiuh dirumahnya dan menuturkan bahwa acara Purnabakti ini atas kesepakatan dari para kepala desa dan memang benar dipungut Rp 5 juta tapi yang 2 juta di kembalikan lagi dan yang 3 juta dipakai acara itupun pakai uang kades sendiri serta pihak kecamatan pun mengetahui.
Awak JMI bertanya ? Maaf bu kades, tetapi menurut informasi, ada beberapa desa pakai uang desa, itu bagaimana bu ? Bu Kades menjawab, “Ya itu mungkin pinjam dulu nanti diganti dari Siltap Kades,” Jawab Kades. Tetapi ini semua sudah beres dan lagian saya cuma koordinator beberapa desa, Uang di kasih ke Kades Pajawan Lor Bpk Yaser dan kata Bpk Yaser masalah ini sudah beres, malah ada pihak dari Polsek Ciawigebang datang ke saya menanyakan penggunaan anggaran, ya saya jawab apa adanya dan di suruh ke Kades Pajawan Lor selaku ketua APDESI Kecamatan Ciawigebang, intinya tanya saja ke Kades Pajawan Lor,” Pungkas nya.
Lebih lanjut, Selasa (13/8/2018) mencoba konfirmasi ke Kecamatan, Ruslani S.sos selaku camat di ruang Kasipem menjelaskan bahwa, “Ini berawal dari waktu rapat koordinasi antar kades dan atas inisiatif ketua APDESI untuk bersama sama mengadakan acara Purnabakti dan disepakati acara digelar di luar kota serta urunan para kades tetapi pakai uang sendiri. Saya juga hadir pas acara di Lembang, Kebetulan orang tua saya sedang di rawat di Bandung. Saya memberi sambutan dan setau saya uang kadedeh Purnabakti itu senilai Rp1.500.000, kain hitam, plus uang bensin karena pakai mobil sendiri dan sebelumnya kami pihak kecamatan menyarankan acara gelar di kecamatan saja, tapi menurut ketua APDESI ini kan acara kapan lagi sebagai kenang kenangan,” Ujarnya.
Kades Pajawan Lor Bpk Yaser saat dikonfirmasi via telefon di balai desa Pajawan Lor menjelaskan, “Ini semua atas kesepakatan para kades dan memang ada mungkin ada beberapa desa yang pakai uang desa tetapi katanya sudah di kembalikan, dan ini pakai uang para kades jadi sudah tidak ada permasalahan lagi,” Tandasnya.
Waka Forwades, Bpk Suradi saat dimintai pendapatnya menuturkan bahwa, “Ini semua memang boleh asal dalam batas kewajaran tetapi kalau melihat ada beberapa desa pakai uang desa dan nilainya fantastis senilai Rp 5 juta apa iya tidak kan menuai polemik ? karna nyatanya ini menjadi polemik untuk kaurkeuangan beberapa desa, buktinya pihak Polsek Ciawigebang saja ada yang datang ke Kades Lebaksiuh untuk menanyakan penggunaan anggaran ini, Berarti masalah ini menjadi ramai.
Pokoknya kami pihak Forwades akan menindaklanjuti permasalahan ini ke pihak Insfektorat, Kejaksaan dan Team Saberpungli, karna ini diduga ada tindakan pungli dan kami Forwades akan berkirim surat ke Bupati agar tau, karena pihak Pemda saja setau saya tidak pernah mengadakan Purnabakti untuk para kadis dan pejabat eslon 2, Kok ini APDESI Kecamatan Ciawigebang berani memungut uang 5 juta untuk acara, pokoknya sekali pungli tetap pungli apapun dalilnya karna menjadi polemik dan ini perlu di usut tuntas,” Tandasnya.
Pemred JURNAL MEDIA Indonesia Erde Isma A saat diminta pendapatnya via telepon menuturkan, “Saya selaku pemred JURNAL MEDIA Indonesia mendukung pemberitaan Kabiro Kuningan dan berita ini kalau memang dirasa perlu untuk di tindak lanjuti ke pemerintah pusat akan kami tindaklanjuti ke Kemendes, KPK, untuk kebaikan pemerintahan di Kabupaten Kuningan biar pejabat publik tidak semena mena menggunakan uang rakyat,” Ujarnya.
UUS/BOY/JMI/RED
0 komentar :
Posting Komentar