Kami minta kepada pemerintah pusat untuk bisa melakukan pemantauan terkait persoalan wilayah yang dirasa sulit di tangani oleh pemerintahnya itu sendiri, sehingga dampaknya terhadap rakyat penambang yang satu-satu nya menjadi sumber mata pencaharian demi menafkahi anak dan istri.
Pejabat tertinggi dalam hal ini gubernur Gorontalo yang mana Diduga tidak bisa memberikan solusi terhadap rakyatnya itu sendiri, sehingga rakyat kecil yang jadi incaran para TNI dan Polri. Sebagaimana seharusnya untuk di lakukan penertiban, jangan taunya hanya melakukan penertiban, kemudian tidak bisa memberikan solusi terhadap rakyatnya.
Kepada Mabes TNI dan Polri, Kami minta untuk melakukan pemantauan terhadap Polda Gorontalo agar tidak sewenang-wenang melakukan kegiatan yang bisa merugikan masyarakat yang melakukan kegiatan pengerusakan Kem dan lain sebagainya.
Para penambang perlu kita ketahui bersama di dalam pengkajian tentang sistem terjadinya berdiri suatu pemerintah itu oleh karna rakyat yang seharusnya pemerintah itu memberikan jaminan hidup terhadap rakyat, namun faktanya terbalik sekarang rakyat di jadikan sasaran untuk menjadi sandaran proses hukum yang melakukan kegiatan di tindak.
Coba berikan jalan solusinya agar masyarakat selalu dilindungi, perjuangan rakyat terhadap pemerintah jangan melupakan perjuangan rakyat, banyak rakyat menderita tetapi dari pemerintah tidak mau tau dengan Nasib yang di alami rakyatnya.
Sekali lagi kami meminta dari pemerintah pusat untuk melakukan pemantauan kinerja terhadap pejabat pemerintah Provinsi maupun pejabat pemerintah Kab.Pihuwato, sudah lakukan langkah apa yang diberikan terhadap rakyat terkait persoalan tambang yang ada di wilayah Marisa Pohuwato.
Berikan solusi agar rakyat bisa melakukan kegiatan pertambangan sama sejajar dengan perusahan tersebut, kami hanya meminta dari kesadaran terhadap pejabat pemerintah. Kasihani rakyat kami, perwakilan jmi yang ada di Gorontalo hanya merasa kasihan melihat keadaan wilayah sampai dengan saat ini belum mendapat penyelesainnya sehingga persoalan ini di angkat melalui jurnal media indonesia agar pemerintah pusat bisa memberikan perhatian terhadap masalah yang melanda provinsi Gorontalo hari Rabu 1 April 2026.
Sekali lagi kami mohon maaf kami tidak berlawan hukum tetapi tujuan kami hanya melakukan pemantauan semoga mendapat solusi dari pemerintah pusat pada umumnya.
Pewarta: Lukman Tahir
0 komentar :
Posting Komentar