 |
| SMKN 1 Seputih Agung |
LAMPUNG TENGAH, JMI -- Besarnya dana komite bagi orang tua siswa merupakan salah satu masalah yang hingga saat ini kontras dengan program pendidikan gratis yang selama ini digaungkan pemerintah. Pasalnya, besaran biaya komite justru menjadi keluhan utama para wali murid.
Di Lampung tengah misalnya, salah satu sekolah yang memiliki biaya komite yang terbilang besar yakni di SMKN 1 Seputih Agung setiap tahun. Diketahui mayoritas wali murid mengeluhkan prihal besaran dana komite tersebut.
Pasalnya setiap tahun ajaran baru, biaya komite di SMKN 1 Seputih Agung diduga mencapai 6 - 7 juta. Biaya yang di nilai sangat tinggi untuk sekolah yang berstatus negeri. Hal itu sangat berbanding terbalik dengan program sekolah gratis, apa lagi di tahun 2019 ini dana BOS SMK mengalami kenaikan yang semula 1.400,000;/siswa/tahun kini menjadi 1.600,000;/siswa/tahunnya.
Namun, belakangan diketahui “Diduga” dana komite di SMKN 1 Seputih Agung justru menjadi lahan basah bagi oknum kepala sekolah hingga guru. Hal itu karena, dana komite yang digegerkan untuk kebutuhan sistem belajar siswa, justru dana komite diduga dijadikan gaji tambahan kesejahteraan bagi oknum Kepsek hingga guru di sekolah.
Seperti yang diungkapkan sumber JURNAL MEDIA Indonesia.com, Selasa (05/08/2019) yang tak ingin namanya disebutkan mengatakan bahwa, "Salah satu kegunaan dana rutin yang harus di bayarkan setiap bulannya dari milliyaran rupiah dana komite sekolah diantaranya diduga untuk pengembangan pemberdayaan dan kesejahteraan staff dan memberikan honor tambahan bagi oknum kepsek hingga guru, bahkan sumber juga menyebutkan bahwa :
A. Guru/ASN 696 × 15.000 × 12 = Rp 125.280.000;.
B. Kelebihan jam mengajar ASN 177 jam × 45.000 × 12 = Rp 95.000.000;.
C. 70 BPJS Guru Honor × 234.906 × 12 = Rp 197.321,040;.
D. Kunjungan Industri 228 siswa × 1.200,000 × 1 kali = Rp 273.600,000;.
F. Guru dalam tambahan tunjungan jabatan
- kepala sekolah menerima Rp 1.500,000;/bulan × 12 = Rp 18.000,000;
- 4 orang wakabid × 1.000,000 × 12 = Rp 48.000,000;.
- 1 orang kepala tata usaha menerima Rp 1.000,000;/bulan × 12 = Rp 12.000,000;.
- 1orang bendahara gajih Rp 400.000;/bulan × 12 = Rp 4.800,000;.
- 1 orang kepala perpustakaan Rp 1.000,000;/bulan × 12 = Rp 12.000,000;.
- 4 orang ketua program keahlian (kaprog) × 750.000;/bulan × 12 = Rp 36.000,000;.
- 5 orang kepala lab/bengkel × 450.000;/bulan × 12 = Rp 27.000,000;.
- 1 orang pembina osis dan Ka. Gudep × 450.000;/bulan × 12 = Rp 5.400,000;.- 30 orang wali kelas × 150.000;/bulan × 12 = 54.000,000;.Total anggaran Rp 908.981,040;/tahun.
Lebih lanjut diungkapkan nya, coba bayangkan anggaran sebesar Rp 908.981,040;. Itu Diduga hanya untuk kesejahteraan oknum kepsek, guru-guru beserta staff sekolahnya saja dan semua anggaran itu diduga di bebankan pada seluruh orang tua wali murid.
Anehnya, hal ini sudah berlangsung cukup lama bahkan sudah turun temurun tanpa ada sanksi hukum yang diberikan, padahal semua daftar rincian poin poin dana komite yang Diduga di korupsi secara berjamaah oleh oknum kepsek beserta jajarannya tertulis jelas pada lembar rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) Tahun ajaran 2019/2020 yang di bagikan SMKN 1 Seputih Agung pada orang tua wali murid. Jika tidak percaya silahkan tanyakan kepada Oknum Kepsek SMKN 1 Seputih Agung nya, benar ngak kata saya,” ungkapnya.
Terpisah, Oknum kepala sekolah SMKN 1 Seputih Agung yang berinisial EK saat di konfirmasi wartawan JMI mengatakan bahwa, "Semua yang di katakan itu semuanya benar. Yaa mau bagaimana lagi ? sejak tahun 2015 saya ditugaskan di sekolah SMKN 1 Seputih Agung, hal itu sudah ada dari jaman Kepsek sebelum saya, jadi saya hanya melanjutkan program program kerja kepala sekolah yang lama.
Tetapi dari dulu uang komite jatah untuk kepsek tidak pernah lebih dari Rp 1.500,000;./bulan, semua itu tertulis di dalam RAKS yang kita bagikan pada orang tua wali murid saat rapat, "Benar semua jatah untuk kepsek dan guru serta staff saya segitu bang,” Ungkap nya.
KHOLIDI/JMI/RED
0 komentar :
Posting Komentar