WWW.JURNAL MEDIA INDONESIA.COM

Anggota Komisi ll DPRD Jabar Bayu Satya Prawira Lakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Soroti Kinerja KDM Selama Satu Tahun Kepemimpinannya

Anggota komisi ll DPRD Jabar praksi PDI-P, Bayu Satya prawira.SH

SUBANG, JMI – Bayu Satya prawira .SH Anggota DPRD Jabar,  praksi PDI-P, komisi ll membidangi perekonomian meliputi perdagangan, perindustrian, kelautan, konservasi alam, ketahanan pangan ,pertanian , peternakan, perkebunan , kehutanan, logistik, koprasi UMKM , pariwasata dan perlindungan konsumen , bertugas evaluasi APBD dan pengawasan pembangunan di sektor -sektor ekonomi 
 Bayu Satya prawira Soroti kebijakan pimpinan Daerah Jawa Barat yaitu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ( KDM) 

Menjelang tahun 2026, evaluasi terhadap satu tahun kepemimpinan Gubernur Jawa Barat (KDM) Bayu Satya Prawira di hadapan para awak media , Bertempat di RM.Bale Desa,pada Selasa sore,24/2/2026

Bayu menyampaikan bahwa dirinya selaku anggota DPRD Jabar secara pribadi memberikan catatan kritis namun apresiatif terhadap performa sang Gubernur yang dinilai memiliki semangat tinggi dalam membangun Jawa Barat.,"ucapnya 

Lebih lanjut,"Bayu menilai, dalam setahun terakhir, Gubernur telah menunjukkan komitmen luar biasa sangat bagus , terutama dalam urusan infrastruktur dan pemerataan kesejahteraan melalui berbagai program inovatif.

​”Secara pribadi saya menilai plus minus untuk KDM ini satu tahun sudah berjalan. Banyak hal yang dilakukan yang menurut saya sangat bagus. Beliau ingin infrastruktur semua Jawa Barat ‘lecir’, ingin Jabar ‘caang’ dengan program-programnya,” terangnya

Lebih lanjut,"Bayu menyampaikan Meski  dirinya memuji visi Gubernur yang visioner dan out of the box, Bayu memberikan catatan tebal mengenai aspek prosedural dalam pengambilan keputusan. 

Sebagai contoh mengenai perencanaan yang sudah di susun bersama -sama dengan TAPD dengan DPRD itu seharusnya di jalankan namun dalam perjalanan harus ada yang di ubah,Menurutnya, Indonesia sebagai negara hukum, setiap kebijakan anggaran, terutama yang bersifat darurat tetap harus melibatkan perangkat daerah seperti TAPD dan DPRD agar tidak menabrak aturan.​

Bayu mencontohkan respons cepat Gubernur saat mengunjungi korban longsor di KBB (Kabupaten Bandung Barat) yang langsung menjanjikan bantuan sewa kontrakan bagi warga terdampak.

​”Kebijakan beliau bagus, pro-rakyat. Hanya saja saya menilai ada beberapa hal yang ‘dadakan’. Seperti kemarin saat mengunjungi musibah longsor di KBB, beliau langsung berpikir warga jangan terus di pengungsian, berikan uang sewa kontrak. Tapi kan ada kendala, uang tidak bisa hari itu juga keluar karena mekanisme,” jelas Bayu.

​Ia mengingatkan agar komunikasi antara Gubernur dengan Sekda, TAPD, dan legislatif tetap terjaga meski dalam situasi mendesak.​


Pewarta: Agus Hamdan


Share on Google Plus

0 komentar :

Posting Komentar