sumber foto; Republika
JAKARTA, JMI -- Selama
lebih dari dua tahun, pemerintahan Joe Biden mengatakan, warga Palestina berhak
atas kebebasan, keamanan, dan kemakmuran yang sama yang dinikmati oleh orang
Israel. Sebaliknya, mereka hanya mendapat bantuan dan izin Amerika Serikat (AS)
untuk bekerja di dalam Israel dan pemukiman Yahudi.
Biden kemungkinan akan menggembar-gemborkan bantuan puluhan juta
dolar kepada Palestina yang terputus selama kepemimpinan Donald Trump. Para
pendukung mengatakan langkah-langkah ekonomi semacam itu meningkatkan kehidupan warga
Palestina dan membantu melestarikan kemungkinan solusi
politik pada akhirnya.
Tapi, inkonsistensi kemungkinan akan muncul ketika presiden AS
itu mengunjungi Israel dan wilayah yang diduduki Tepi Barat untuk pertama
kalinya sejak menjabat pada pekan ini. Biden didorong melewati penghalang
pemisah yang menjulang tinggi untuk bertemu dengan orang-orang Palestina di
kota Betlehem Tepi Barat. Dia akan mendengar cerita yang sangat berbeda tentang
bagaimana Israel memperkuat kekuasaan militernya selama puluhan tahun atas
jutaan orang Palestina, tanpa akhir.
"Langkah-langkah ekonomi memang memiliki potensi untuk
berkontribusi positif dalam menciptakan perdamaian, tetapi itu akan
mengharuskan Israel dan AS memiliki rencana untuk mengakhiri pendudukan militer
55 tahun ini,” kata konsultan bisnis Palestina-Amerika yang berbasis di Tepi
Barat Sam Bahour
"Mereka tidak melakukannya, jadi apa yang disebut
'langkah-langkah membangun kepercayaan' ekonomi hanyalah tindakan yang
membudayakan pendudukan," kata Bahour.
Salah satunya saat pejabat Israel mengeluarkan 14 ribu izin
kerja untuk warga Palestina hanya untuk yang tinggal di Gaza. Persetujuan ini
memungkinkan mereka untuk mendapatkan upah yang jauh lebih tinggi dan
menyuntikkan uang tunai yang sangat dibutuhkan ke dalam ekonomi yang
tertatih-tatih oleh pembatasan Israel.
Israel juga meningkatkan jumlah izin yang dikeluarkan di Tepi
Barat, dengan lebih dari 100 ribu orang Palestina bekerja di dalam Israel dan
wilayah permukiman. Sebagian besar di bidang konstruksi, manufaktur, dan
pertanian.
Bahkan Israel mulai mengizinkan sejumlah kecil profesional
Palestina untuk bekerja di pekerjaan bergaji lebih tinggi di sektor teknologi
tinggi Israel yang sedang booming. Pemerintah menyatakan langkah-langkah
ekonomi lainnya sebagai isyarat niat baik, walau menyetujui pembangunan ribuan
rumah pemukim tambahan di Tepi Barat.
Bagi individu Palestina, izin adalah anugerah. Menurut Bank
Dunia, upah rata-rata mereka di Israel adalah sekitar 75 dolar AS per hari, dua
kali lipat dari upah di Tepi Barat. Sedangkan di Gaza yang penganggurannya
berkisar sekitar 50 persen, puluhan ribu orang mengantre untuk mendapatkan izin
musim gugur lalu.
Pemerintahan Biden telah mengadopsi strategi serupa dengan
Israel. AS hanya memberikan bantuan keuangan kepada Palestina tetapi tidak
memberi Israel insentif untuk mengakhiri pendudukan atau memberi warga
Palestina hak yang sama.
Rencana yang relatif sederhana untuk membuka kembali Konsulat AS
di Yerusalem yang melayani warga Palestina hingga saat ini tidak kunjung
terlaksana. Hambatan ini akibat menghadapi oposisi Israel yang kuat.
Sumber : Republika.
0 komentar :
Posting Komentar