 |
JMI.Com - Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 adalah momen yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Namun, di tengah euforia perayaan, kita tidak bisa menutup mata dari realitas bahwa nilai-nilai nasionalisme mulai luntur. Rakyat kecil semakin susah hidupnya, pergerakan ekonomi yang tidak merata, dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak mempertimbangkan kebutuhan rakyat jelata.
Kesenjangan Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah
Kesenjangan ekonomi yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin telah menjadi momok bagi masyarakat Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu sekitar 9,5% dari total penduduk. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat kecil hanya memperburuk keadaan. Contohnya, kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada kenaikan harga-harga barang lainnya.
Selain itu, kebijakan pemerintah tentang perpajakan juga dinilai tidak adil. Pajak yang dikenakan pada rakyat kecil terlalu tinggi, sedangkan kaum elit dan perusahaan besar dapat menikmati berbagai insentif dan keringanan pajak. Hal ini menyebabkan kesenjangan ekonomi semakin melebar dan rakyat kecil semakin susah hidupnya.
Aparat Penegak Hukum yang Tidak Berpihak pada Rakyat
Aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung bagi rakyat kecil, malah seringkali lebih mementingkan "uang" dan kepentingan kelompoknya daripada berdiri sebagaimana mestinya. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia, indeks persepsi korupsi di Indonesia masih cukup rendah, yaitu 3,3 dari skala 10. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia.
Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum telah menyebabkan rakyat kecil kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Rakyat kecil merasa bahwa hukum tidak lagi menjadi payung pelindung bagi mereka, melainkan sebagai alat untuk menindas dan memeras.
Kekerasan dan Kriminalitas yang Merajalela
Ditengah kefrustasian rakyat kecil yang katanya sudah merdeka tapi masih terpuruk, mudah terpancing "emosi" disana-sini. Tawuran antar warga yang mulai marak, kriminalitas yang merajalela dari begal, penipuan, perampokan, pembunuhan, dan sebagainya, telah menjadi ancaman bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut data dari Polda Metro Jaya, kasus pencurian dengan kekerasan (curas) di Jakarta meningkat tajam pada tahun 2025.
Kekerasan dan kriminalitas yang merajalela telah menyebabkan rakyat kecil merasa tidak aman dan tidak percaya diri. Mereka merasa bahwa pemerintah tidak lagi mampu melindungi mereka dan memberikan rasa aman.
Kebijakan Pemerintah yang Kontroversial
Baru-baru ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang menjadi perhatian publik tentang penyitaan tanah dan rekening bank rakyat apabila tidak ada aktivitas selama waktu tertentu. Kebijakan ini telah menuai banyak kritik karena dinilai tidak pro-rakyat kecil dan hanya akan memperburuk keadaan. Menurut para kritikus, kebijakan ini hanya akan memperkaya kaum elit dan memperlebar kesenjangan ekonomi.
Selain itu, kebijakan ini juga dinilai tidak adil karena tidak mempertimbangkan kebutuhan rakyat kecil. Rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke informasi dan sumber daya yang cukup akan kesulitan untuk memenuhi ketentuan kebijakan ini.
Sebuah kebijakan yang dibuat para pejabat yang kebingungan karena dituntut untuk bekerja tapi miskin ide-ide yang cemerlang. Akhirnya muncul kebijakan yang muncul karena hanya " agar kelihatan bekerja ".
Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Masyarakat
Kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat kecil telah berdampak pada kehidupan masyarakat. Banyak rakyat kecil yang hidup di bawah garis kemiskinan dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut data dari World Bank, sekitar 20% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan.
Rakyat kecil juga merasa bahwa pemerintah tidak lagi peduli dengan kebutuhan mereka. Mereka merasa bahwa kebijakan pemerintah hanya memperkaya kaum elit dan memperlebar kesenjangan ekonomi.
Tanpa disadari muncul kesan sebuah kasta dimana ada golongan-golongan yang tertentu yang lebih tinggi dari rakyat jelata. Golongan orang-orang kaya berpresta pora dengan materi melimpah sementara di golongan rakyat jelata mati-matian demi sesuap nasi, biaya sekolah, kesehatan dan sebagainya. Apa bedanya dengan zaman kolonial, zaman penjajahan??
Para pemegang kekuasaan, para pejabat pengambil keputusan publik harusnya menyadari bahwa rakyat ini adalah rakyatnya bukan rakyat jajahan. Dan para pemangku kekuasaan menyadari bukanlah penjajah bangsanya sendiri.
Kata pepatah ada benarnya bahwa yang lebih berbahaya bukanlah melawan penjajahan dari bangsa lain tapi melawan " Penjajah " dari bangsa sendiri.
Refleksi dan Harapan
Dalam memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-80, kita harus refleksikan kembali nilai-nilai nasionalisme yang kita junjung tinggi. Kita harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah pro-rakyat kecil, aparat penegak hukum berdiri sebagaimana mestinya, dan kekerasan serta kriminalitas dapat ditekan seminimal mungkin.
Kita berharap bahwa pemerintah dapat lebih bijak dalam membuat kebijakan, dan rakyat kecil dapat hidup dengan lebih sejahtera dan bermartabat. Mari kita jadikan momen peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun bangsa yang lebih baik.
Merdeka atau Masih Terbelenggu? Pilihan ada di tangan kita. Kita harus memastikan bahwa kemerdekaan yang kita raih 80 tahun yang lalu dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Kita harus bekerja sama untuk membangun bangsa yang lebih baik dan lebih sejahtera bagi semua.
( Bayu N'Plus )
0 komentar :
Posting Komentar