Selasa 26 April 2016 | 10:40 WIB
 |
| Ahok keluar dari Gedung KPK usai diperiksa soal RS Sumber Waras © JMI 2016 |
Jakarta, JMI - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dihadapkan persoalan rumit soal Sumber Waras dan reklamasi Teluk Jakarta di tengah persiapan Pilgub DKI 2017. Apakah elektabilitas Ahok mampu bertahan di tengah dua persoalan yang pelik ini?
Sejumlah lembaga riset mencoba melakukan survei terkait elektabilitas Ahok di tengah prahara ini. Hasilnya kesimpulan lembaga survei berbeda-beda. Siapa yang lebih akurat?
Lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) meluncurkan terlebih dahulu hasil surveinya. Survei ini dilakukan di tengah isu panas di DKI Jakarta di tengah persiapan Pilgub DKI 2017 mendatang. Survei ini dilaksanakan pada tanggal 18-21 April 2016. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka di 40 kelurahan di 5 Kota di DKI Jakarta melibatkan 400 responden. Pemilihan sampel dilakukan secara acak dengan metode sampel acak bertingkat. Margin of error survei ini sebesar +/- 4,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Hasil survei ini, pasca Ahok dipanggil KPK terkait pembelian lahan RS Sumber Waras, ada fluktuasi elektabilitas cagub DKI incumbent itu. Hal ini didapat dari berbagai sumber yang pernah mempublikasikan elektabilitas Ahok.
"Elektabilitas Ahok pada Januari 2016 adalah 43,25%, pada Februari 2016 terjadi peningkatan menjadi 43,5%, Maret 2016 meningkat tajam menjadi 51,80% dan April 2016 pasca pemanggilan oleh KPK elektabilitasnya kembali melorot menjadi 45,50%," kata jubir KedaiKOPI, Hendri Satrio, dalam siaran pers, Senin (25/4/2016).
Mayoritas responden berpendapat Ahok tidak terlibat kasus Rumah Sakit Sumber Waras (34,8%) dan kasus suap reklamasi Pantai Utara Jakarta (36,5%). Sebanyak 68,3% reponden mengetahui pemanggilan Ahok oleh KPK yang berujung pada pendapat responden tentang keputusan responden dalam memilih Ahok dalam Pilgub Jakarta mendatang.
"Pasca pemanggilan Ahok oleh KPK, ada 34,5% responden menyatakan mantap memilih Basuki Tjahaja Purnama. Sementara 30% menyatakan ragu-ragu dan 16,5% menyatakan tidak akan memilih Basuki Tjahaja Purnama pada Pilgub Jakarta mendatang," kata Hendri.
"Bila dibandingkan dengan Februari 2016 lalu, kepuasan publik terhadap kinerja petahana sedikit menurun dari 71,2% menjadi 68,5% yang berimbas pada ketidakpuasan yang sedikit meningkat dari 26,8% menjadi 28,5%," lanjutnya.
Beda lagi dengan hasil survei lembaga Populi Center yang juga dilakukan di saat Ahok 'dihantam' dua isu besar yakni pembelian lahan RS Sumber Waras dan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Hasil survei Populi Center menyebut bahwa elektabilitas alias tingkat keterpilihan Ahok justru naik dalam dua bulan terakhir.
Survei ini menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ±4,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 400 responden, di 6 wilayah DKI Jakarta yaitu Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu.
Peneliti Populi Center Nona Evita mengatakan bahwa di bulan Februari elektabilitas Ahok sebagai bakal cagub DKI berada pada angka 49,5 persen. Namun di bulan April ini elektabilitas Ahok mengalami kenaikan sedikit yakni menjadi 50,8 persen.
Menurut Nona, kenaikan elektabilitas Ahok ini terjadi karena mayoritas masyarakat tidak percaya bahwa Gubernur Jakarta itu bersalah dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Survei Populi menunjukkan bahwa sebanyak 27,2 persen masyarakat lebih percaya pada Ahok ketimbang Badan Pemeriksa Keuangan.
"Sementara untuk kasus suap reklamasi Teluk Jakarta, sebanyak 34,2 persen masyarakat Jakarta percaya Ahok tidak terlibat. Sebaliknya 64,5 persen masyarakat percaya adanya keterlibatan anggota DPRD yang lain dalam kasus dugaan suap Reklamasi Teluk Jakarta," kata Nona saat berbincang dengan detikcom, Senin (25/4/2016).
Elektabilitas Ahok, kata Nona, sebanding dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Survei Populi Center menyebut secara keseluruhan, tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta sedikit naik, dari 70 persen di bulan Februari menjadi 73,3% di bulan April 2016.
Persentase tingkat kepuasan terhadap kinerja Gubernur Ahok juga mengalami kenaikan, yaitu dari 73,5 persen di bulan Februari 2016 menjadi 73,7 persen di bulan April 2016. Di bulan April, sebanyak 81.5 persen masyarakat DKI menyatakan puas terhadap kepemimpinan Gubernur Ahok.
Sementara itu, di bulan Februari 2016 sebanyak 85,5 persen masyarakat DKI yang menyatakan puas dan 77,7 persen yang menyatakan puas di bulan Desember 2015. "Tren ini meski fluktuatif, namun masih tetap berada pada level stabil karena naik dan turunnya persentase tidak signifikan," kata Nona.
Dengan hasil survei ini, Populi meyakini bahwa jika pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta digelar sekarang, maka Ahok dan pasangannya berpeluang menang.
Survei tersebut mungkin saja mewakili suara masing-masing responden, tapi mana yang mewakili suara warga Jakarta?
(uca/dtk/red)
Editor : Nur Subadri
0 komentar :
Posting Komentar