RABU 31 AGUSTUS 2016 | 14:40 WIB
 |
| Menkeu Sri Mulyani kunjungi Mabes Polri |
Jakarta, JMI - Pemerintah telah melakukan penghematan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 133 triliun, yang terdiri dari Rp 65 triliun untuk seluruh kementerian dan lembaga (K/L) dan Rp 68 triliun untuk penghematan transfer daerah.
Anggota Komisi XI DPR RI M. Sarmuji menilai, penghematan tersebut tidak masuk akal. Sebab, pemerintah memutuskan untuk mengubah anggaran namun asumsi makro dalam APBN-P 2016 tidak dilakukan perubahan.
"Tidak terlalu masuk akal ketika Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) mengatakan terjadi pemotongan anggaran yang cukup besar, sementara asumsi lain tidak berubah, seperti asumsi makro. Karena menurut saya pemotongan uang besar itu pasti mempengaruhi kinerja perekonomian pemerintah," kata Sarmuji di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (31/8).
Menurutnya, belanja pemerintah melalui APBN adalah salah satu faktor dari penerimaan negara dan kondisi ekonomi suatu negara. Sehingga, jika ada perubahan dalam anggaran belanja pemerintah, maka seharusnya ada pengaruh yang ditimbulkan meski itu kecil.
"Apakah teori itu sudah tidak berlaku, atau ada substitusi pengeluaran pemerintab dan digantikan hal lain sehingga bisa berkontribusi kepada income nasional. Kita harus lebih jujur untuk mengungkapkan, seperti apa pengaruhnya terhadap kinerja ekonomi negara kita, khususnya untuk pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.
M E R D E K A
0 komentar :
Posting Komentar