Meninggalnya Bayi Debora Justru Mengungkap Belum Adanya PP UU Tentang Rumah Sakit

Bayi Tiara Debora (Foto: Facebook Birgaldo Sinaga)

JAKARTA, JURNALMEDAIndonesia.com – Kasus kematian bayi Debora T Simanjorang di RS Mitra Keluarga, Kalideres, karena tidak ada biaya justru mengungkap bahwa Undang Undang nomor 36 tahun 2009 dan UU nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit belum dilengkapi Peraturan Pemerintah. PP merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya.

“Dua UU itu memang belum ada PP. Karenanya saya meminta pemerintah k segera membuat PP terhadap kedua UU tersebut agar implementasi kedua regulasi bidang kesehatan itu dapat lebih efektif pelaksanaannya di lapangan,” ujar Okky Asokawati , anggota Komisi IX DPR Fraksi PPP, kepada wartawan parlemen Senayan, Senin (11/9).

Mantan model Indonesia era 2000-an itu mengatakan meninggalnya Debora T Simanjorang juga mengungkap belum maksimalnya kepesertaan rumah sakit swasta dalam Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terkait UU 36/2009 tentang Kesehatan. Juga, RS itu melakukan pelanggaran terkait pelayanan sosial sesuai UU nomor 44/2009 tentang Rumah Sakit.

Hal senada diungkap ketua Komisi VIII DPR, Ali Taher Parasong. Politikus Fraksi PAN itu mengusulkan reevaluasi izin operasional terhadap RS Mitra Keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, itu.

“Dalam keadaan emergency, tidak boleh ada RS yang menolak pasien, karena itu diatur dalam UU tentang Kesehatan dan UU tentang RS,” ujar mantan direktur utama Rumah Sakit swasta itu kepada wartawan, Senin (11/9).

Ia mengemukakan pandangannya bahwa RS yang menolak itu adalah RS yang tidak memiliki sense of humanity sehingga tidak memiliki kepedulian sosial.

POS/RED

Share on Google Plus