 |
Nota kesepahaman yang ditandatangani tersebut berisi tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah dan Pengguna Aplikasi untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bank Lampung, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dengan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Lampung.
Tujuan Nota Kesepahaman tersebut agar Pemerintah kabupaten Tulang Bawang dapat bersinergi dalam penerbitan SP2D.
Pada kesempatan itu, Kepala BPKP Provinsi Lampung, Sally Salamah Ak., M.Prof., ACC, mengucapkan terima kasih atas kehadiran para kepala daerah pada Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung tersebut.
Dijelaskannya, Nota Kesepahaman ini antara BPKP dengan Pemerintah Daerah yang telah berakhir pada hari ini dan pada hari ini juga di perpanjang dengan maksud dan tujuan agar bersinergi dalam SP2D.
“SP2D telah dirancang kurun waktu setahun agar proses pencairan APBD dapat cepat dan tepat.” ujarnya.
Sally Salamah juga mengatakan bahwa Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung ini sebagian besar telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Hadir pada acara tersebut Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri Kepala BPKP Provinsi Lampung, Sally Salamah, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Gatot Darmasto, dan Kepala Daerah serta Sekretaris Daerah Se- Provinsi Lampung.
ROBINSAH/RED
0 komentar :
Posting Komentar