JMI.Com - Senin, 20/11/2017 10:29 WIB
Panragan-Lampung, JMI.Com - Benarkah setor uang proyek sudah jadi tradisi di Dinas PUPR kabupaten tulang bawang bararat ada salah satu oknum kontraktor yang tidak mau namanya ditulis mejeleskan kepada media tentunya ini menjadi pertanyaan besar yang sulit untuk dibuktikan jika tidak ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Dinas tersebut.
Setor uang proyek yang mencapai 10%, 15%, sampai dengan 20% dari nilai kontrak pekerjaan sebenarnya sudah menjadi buah bibir di kalangan masyarakat luas khususnya di kabupaten Tulang bawang barat akan tetapi untuk pembuktiannya tidaklah mudah seorang aparat penegak hukum mengungkap setoran fee proyek, kecuali ada OTT,” aparnya.
Sudah banyak yang berhasil di ungkap oleh KPK melaliui OTT, "Bisa disimpulkan fee proyek sudah menjadi tradisi, jika tidak ada fee dalam pelaksanaan proyek di pemerintahan tentunya akan sulit untuk mengembalikan sebuah ongkos politik yang di gunakan oleh oknum pejabat untuk meraih jabatan Dinas tersebut.”
Jika fee dalam proyek bisa di hilangkan tentunya akan menjadi sebuah keuntungan negara, berapa banyak uang pemerintah yang di keluarkan sia-sia untuk pengerjaan sebuah proyek yang seharusnya dikerjakan menghabisi anggaran Rp100 juta tapi menjadi berlipat ganda menjadi Rp250 juta.
Lebih jauh salah satu oknum yang bekerja di Dinas tersebut yang masih dirahasiakan namanya, "Menjelaskan bahwa untuk bisa mendapatkan proyek haruslah bisa menyelesaikan setoran tersebur, dan bila mana adapun yang pernah dapet dan setoran tidak dia selesaikan maka kedepan kecil harapan kata dia untuk dapat kembali,” paparnya kepada media saat di tanya melalui telpon selulernya terkait setor uang proyek yang menjadi buah bibir dikalangan masarakat Tulang Bawangbarat, dan butuh pemimpin yang tegas untuk bisa menegur masalah ini jika terbukti benar.
Robinsah/Red
 |
| Kantor dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang. |
Setor uang proyek yang mencapai 10%, 15%, sampai dengan 20% dari nilai kontrak pekerjaan sebenarnya sudah menjadi buah bibir di kalangan masyarakat luas khususnya di kabupaten Tulang bawang barat akan tetapi untuk pembuktiannya tidaklah mudah seorang aparat penegak hukum mengungkap setoran fee proyek, kecuali ada OTT,” aparnya.
Sudah banyak yang berhasil di ungkap oleh KPK melaliui OTT, "Bisa disimpulkan fee proyek sudah menjadi tradisi, jika tidak ada fee dalam pelaksanaan proyek di pemerintahan tentunya akan sulit untuk mengembalikan sebuah ongkos politik yang di gunakan oleh oknum pejabat untuk meraih jabatan Dinas tersebut.”
Jika fee dalam proyek bisa di hilangkan tentunya akan menjadi sebuah keuntungan negara, berapa banyak uang pemerintah yang di keluarkan sia-sia untuk pengerjaan sebuah proyek yang seharusnya dikerjakan menghabisi anggaran Rp100 juta tapi menjadi berlipat ganda menjadi Rp250 juta.
Lebih jauh salah satu oknum yang bekerja di Dinas tersebut yang masih dirahasiakan namanya, "Menjelaskan bahwa untuk bisa mendapatkan proyek haruslah bisa menyelesaikan setoran tersebur, dan bila mana adapun yang pernah dapet dan setoran tidak dia selesaikan maka kedepan kecil harapan kata dia untuk dapat kembali,” paparnya kepada media saat di tanya melalui telpon selulernya terkait setor uang proyek yang menjadi buah bibir dikalangan masarakat Tulang Bawangbarat, dan butuh pemimpin yang tegas untuk bisa menegur masalah ini jika terbukti benar.
Robinsah/Red
0 komentar :
Posting Komentar