![]() |
Ilustrasi |
Pasalnya selama ini diduga tidak adanya transparansi penggunaan dana belanja media dan publikasi di Kabupaten Tulangbawang. Diduga Bendahara dan Kasubag Anggaran DPRD yang berinisial (F) telah simpangkan dana belanja media dan publikasi semua media yang telah berlangganan di lingkungan DPRD Kabupaten Tulang Bawang sejak tahun 2018.
Karena Pemerintah pusat telah menyetujui besaran dana untuk berlangganan media dan publikasi di setiap Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Namun anehnya.!! para wartawan yang ada di Kabupaten Tulang bawang selalu merasa kesulitan untuk sekedar menanyakan terkait pembayaran dana belanja media dan publikasi di lingkungan DPRD Kabupaten Tulangbawang.
Berbagai media yang berlangganan dana belanja media dan publikasi di DPRD Kabupaten Tulangbawang tersebut sangat kecewa oleh perkataan dan janji-janji (F) selaku Kasubag Anggaran di Kantor DPRD Kabupaten Tulangbawang.
Saat tim media menanyakan kepada Kasubag Anggaran (F) melalui via telepon, namun (F) selalu memberikan janji-janji dari Minggu ke Minggu dan sampai saat ini pembayaran dana belanja media dan publikasi belum juga diselesaikan padahal sudah memasuki tahun anggaran baru 2019 namun sangkutan ditahun 2018 masih saja tidak diselesaikan juga.
Salah satu Kepala Biro JMI Provinsi Lampung yang juga sejak lama ada sangkut paut tunggakan pembayaran dana belanja media dan publikasi di kantor DPRD tersebut selalu saja diberikan janji-janji palsu. "Sungguh sangat disayangkan sekali oknum pejabat yang tidak dapat berkomitmen dengan adanya janji yang sudah dilontarkan kepada kepala biro atau pun awak media lainnya," ujar kepala biro JMI Provinsi Lampung.
Diduga kuat Bendahara DPRD Tulangbawang dan Kasubag DPRD tersebut telah menyimpangkan dana belanja media dan publikasi untuk semua media yang berlangganan di lingkungan DPRD tersebut atau diduga dana koran tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi mereka.
Oleh sebab itu semua awak media meminta perhatian dari Bupati Ibu Winarti dan ketua dewan Bpk Sopi'i Ashari agar segera menindak tegas oknum-oknum bendahara yang diduga tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya selaku bendahara di setiap satker yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Sehingga mereka tidak lagi menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai yang memiliki jabatan.
Sampai berita ini diterbitkan, sungguh amat disayangkan sekali bendahara tersebut selalu sulit untuk ditemui dan dimintai penjelasannya terkait dugaan penyimpangan dana belanja media dan publikasi tersebut.
Untuk menindaklanjuti pemberitaan selanjutnya bendahara tersebut tidak dapat ditemui oleh wartawan manapun, bahkan staf pembantu bendaharanya pun diduga menutup-nutupi keberadaan bendahara tersebut.
Sebagian wartawan yang ada di Tulangbawang menunggu dan berharap kehadiran bendahara tersebut. Media yang bermitra dan berlangganan di lingkungan DPRD tersebut ingin meminta agar semua tunggakan dana belanja media dan publikasi dapat di lunasi," ujar beberapa kawan wartawan yang bermitra di lingkungan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
ROBINSAH/JMI/RED
0 komentar :
Posting Komentar