Jakarta, JMI - Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait evaluasi publik atas kinerja para gubernur di enam provinsi di Pulau Jawa, termasuk DKI Jakarta, setelah 100 hari masa kerja mereka. Hasil survei menunjukkan tingkat pengetahuan warga terhadap program-program Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, tergolong rendah meskipun eksposur media dan media sosial di Ibu Kota sangat tinggi.
“Di DKI
Jakarta rendah, masalah utamanya adalah rendahnya awareness publik terhadap
program-program spesifik yang dijalankan Gubernur Mas Pramono,” ujar Direktur
Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam paparan
survei yang digelar di Kantor Indikator, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu
(28/5/2025).
Salah satu contoh yang disorot adalah program perluasan dan perpanjangan jam
layanan perpustakaan umum, yang hanya diketahui oleh sekitar sepertiga warga
Jakarta.
Burhanuddin
menilai hal ini sebagai sebuah ironi, mengingat Jakarta merupakan wilayah
dengan penetrasi media dan media sosial tertinggi di Indonesia.
“Artinya, ini jadi otokritik penting bagi Pemprov DKI. Sosialisasi program
harus lebih agresif dan kreatif, bukan hanya secara formal, tapi juga lewat
kanal-kanal yang dekat dengan keseharian warga,” tuturnya Burhanuddin.
Adapun survei ini dilakukan pada 12–19 Mei 2025, melibatkan 500 responden di
Jakarta dengan margin of error ± 4,5 persen. Metode yang digunakan adalah multistage
random sampling dengan wawancara tatap muka langsung oleh enumerator terlatih.
Sementara itu, Direktur Riset Indikator Adam Kamil menyampaikan, meskipun beberapa program berupa job fair cukup dikenal warga, tetapi tingkat optimisme terhadap efektivitasnya masih rendah.
“Warga tahu,
tapi respon mereka belum terlalu positif. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi
saja tidak cukup substansi dan pelaksanaan program juga harus dirasakan
manfaatnya langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Dibandingkan dengan provinsi lain yakni Jawa Barat, kinerja Gubernur Jakarta
cenderung kurang menonjol dalam persepsi publik. Di Jawa Barat, tingkat kepuasan
terhadap Gubernur Dedi Mulyadi jauh lebih tinggi.
“Di sana, warga melihat langsung kehadiran gubernurnya. Pak Dedi turun langsung ke masyarakat, dan punya kemampuan komunikasi publik yang sangat kuat, terutama di media sosial,” kata Burhanuddin.
Menurut
Burhanuddin, keberhasilan komunikasi publik seperti yang ditunjukkan Dedi
Mulyadi menjadi pembelajaran penting bagi kepala daerah lain.
“Dalam demokrasi, teknokrasi saja tidak cukup. Awareness dan kepercayaan publik
itu dibangun melalui komunikasi dua arah yang aktif, dan itu harus jadi bagian
integral dari kinerja seorang gubernur,” ujarnya.
Indikator menilai bahwa evaluasi publik terhadap 100 hari kerja gubernur penting sebagai umpan balik awal, baik untuk penyempurnaan program maupun dalam membangun keterhubungan dengan warga di era informasi terbuka saat ini.
Sumber: KOMPAS.com
0 komentar :
Posting Komentar