JAKARTA, JMI -- Kamis pagi (17/7), Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa menyampaikan pidato
nasional, mengumumkan berakhirnya konflik antara suku Badui Sunni dan komunitas
Druze di Sweida yang menewaskan sekitar 360 orang. Ia menegaskan pasukan
pemerintah telah ditarik dan menekankan komitmennya melindungi hak-hak Druze.
Namun, fokus utama pidatonya diarahkan terhadap Israel, yang pekan ini
menyerang markas besar angkatan bersenjata Suriah dan posisi militer di Sweida,
menewaskan 20 orang.
PM Israel Netanyahu mengklaim serangan itu dilancarkan "untuk
menyelamatkan saudara kita dari komunitas Druze dan untuk memberantas geng-geng
bersenjata di dalam rezim," ujarnya.
Al-Sharaa sebaliknya menuduh Israel memanfaatkan kerusuhan untuk menghancurkan
infrastruktur sipil dan menggagalkan upaya perdamaian. "Kami tahu siapa
yang ingin memecah belah bangsa ini," kata Al-Sharaa.
Pakar: Israel jalankan
strategi intervensi
Serangan terbaru di Damaskus menandai eskalasi militer Israel di Suriah, yang
meningkat sejak tergulingnya Bashar Assad pada Desember 2024. Israel mengklaim
serangan bertujuan mencegah senjata rezim lama jatuh ke tangan pemerintahan
baru.
Menurut Charles Lister dari Middle East Institute, sejak Desember 2025 Israel
telah melakukan hampir 1.000 serangan dan menduduki 180 km² wilayah Suriah. Ia
mencatat bahwa pemerintah Suriah sama sekali tidak balas menyerang.
Secara resmi, Israel dan Suriah masih berada dalam status perang sejak 1967,
ketika Israel menduduki Dataran Tinggi Golan pada 1981. Meski diakui oleh AS
dan Israel, komunitas internasional tetap menganggap wilayah itu sebagai bagian
dari Suriah yang diduduki.
Pasca jatuhnya Bashar Assad, pasukan Israel mulai bergerak melampaui zona
demiliterisasi yang telah diawasi PBB sejak perjanjian gencatan senjata 1974.
"Israel tampaknya tengah membentuk zona penyangga informal di Suriah
selatan," kata Ryan Bohl, analis senior Timur Tengah dan Afrika Utara di
Rane Network, kepada Bloomberg pekan ini.
Pada Maret lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengusulkan agar
wilayah selatan Suriah sebaiknya dijadikan zona demiliterisasi.
Menanggapi serangan terbaru Israel, Yossi Mekelberg, profesor hubungan
internasional di Regent's University London, mengatakan kepada DW bahwa
tindakan tersebut merupakan sinyal kuat bagi Damaskus.
"Serangan-serangan terbaru adalah sebuah pesan kepada pemerintah di
Damaskus bahwa Israel memantau dengan seksama dan khawatir terhadap apa yang
terjadi di Suriah," kata dia.
"Salah satu masalah dengan pemerintah Israel saat ini adalah bahwa
satu-satunya cara beroperasi adalah dengan menggunakan kekuatan,"
tambahnya.
Momentum serangan Israel menjadi faktor strategis
Menurut Yossi Mekelberg dari Regent's University London, "ada tekanan
publik di Israel untuk melindungi komunitas Druze, yang memiliki hubungan
historis dengan kaum Yahudi."
Di Israel hidup sekitar 150.000 warga Druze, dengan banyak di antaranya yang
bertugas di militer. Sementara di Suriah, populasi Druze mencapai sekitar
700.000 orang.
Pemilihan waktu serangan ke Suriah pekan ini juga memicu spekulasi politik.
Serangan terjadi sehari sebelum Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dijadwalkan
hadir di pengadilan atas kasus korupsi, di tengah tekanan politik dalam negeri
dan desakan internasional untuk mengakhiri perang di Gaza serta membebaskan
sandera.
"Mengingat sikap sinisme dan oportunisme Netanyahu, ia bisa saja
menggunakan situasi seperti bentrokan yang melibatkan minoritas Druze di Suriah
untuk mengalihkan perhatian dari kasus hukum terhadapnya dan krisis di dalam
koalisinya," kata Mekelberg.
"Menjaga setidaknya satu front tetap terbuka dan menggambarkan dirinya,
meskipun serangan 7 Oktober, sebagai 'Bapak Keamanan', terutama ketika ia
mungkin mempertimbangkan pemilu umum lebih awal, adalah cara yang selalu ia
gunakan."
Parlemen Israel sendiri akan memasuki masa reses musim panas pekan depan, yang
akan menghentikan dinamika politik domestik hingga Oktober.
Israel berkepentingan lemahkan Suriah
Menurut Ryan Bohl dari Rane Network, salah satu tujuan Israel adalah memastikan
Suriah tetap lemah dan tidak menjadi ancaman. Hal ini, menurut analis
International Crisis Group Nanar Hawach, mulai terlihat.
Ia menyebut Damaskus semakin kehilangan kendali, terutama di wilayah selatan
seperti Sweida, dan kehilangan kepercayaan dari komunitas Druze serta kelompok
lain yang sebelumnya netral. Hawach meragukan janji Presiden sementara Ahmad
al-Sharaa untuk melindungi Druze, menyebutnya lebih sebagai isyarat politik
daripada komitmen nyata.
"Selama pemerintah tidak mereformasi pendekatan keamanan terhadap
minoritas dan menindak pelanggaran oleh pasukannya, akan sulit membangun
kembali kepercayaan komunitas minoritas," katanya.
source: Deutsche Welle (DW)
0 komentar :
Posting Komentar