Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025). (Foto: Inilah.com/Vonita).
Jakarta, JMI - Direktur Utama
PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri merespons isu yang
menyebut Pertamina menjadi pemain tunggal alias monopoli pasar dalam
penjualan bahan bakar minyak (BBM).
Isu
ini mencuat di tengah-tengah kelangkaan BBM bagi stasiun pengisian
bahan bakar umum (SPBU) swasta, seperti Shell dan BP. “Tidak, tidak ada
sama sekali monopoli,” ucapnya Kamis silam (11/9).
Ia
menjelaskan kuota impor BBM yang didapatkan Pertamina dan masing-masing
SPBU swasta sudah disesuaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) serta BPH Migas.
Pemberian kuota impor oleh pemerintah, kata dia, tentunya sudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengelola SPBU.
“Tentunya
kalau kita lihat juga, kita cek saat ini untuk yang swasta itu
alokasinya juga sudah sesuai dengan permintaan. Begitu juga Pertamina,”
katanya.
Ihwal
arahan pemerintah kepada SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina,
itu masih dibicarakan, sedangkan yang jelas saat ini, stok BBM Pertamina
masih cukup hingga akhir tahun.
Direstui Kementerian ESDM
Esok
harinya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui
rencana mengimpor tersebut demi memasok bensin di SPBU Shell dan bp.
“Ini
impor dalam rangka pemenuhan, komitmen trade balance (neraca
perdagangan) Indonesia dengan Amerika Serikat,” ucap Wakil Menteri ESDM
Yuliot Tanjung, Jumat.
BBM
itu nantinya dibeli dari ExxonMobil dan Chevron yang berasal dari
Amerika Serikat. “Itu kan perusahaan AS. Jadi, dari mana pun mereka
melakukan pengadaan, itu terserah. Tetapi ini kami catatkan sebagai
trade balance Indonesia dengan Amerika,” tuturnya.
Lebih
lanjut, Yuliot memperkirakan Indonesia perlu mengimpor bahan bakar
minyak (BBM) sebesar 1,4 juta kiloliter (KL), berdasarkan data sementara
yang dikumpulkan. Volume tersebut diperoleh dari akumulasi peralihan
masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM bersubsidi (Pertalite) menuju
BBM nonsubsidi.
“Jadi,
untuk kebutuhan yang disampaikan, data sementara 1,4 juta KL, jadi itu
nanti berapa porsi Pertamina, berapa porsi badan usaha,” kata dia.
Kelangkaan
BBM di SPBU swasta telah berlangsung sejak Agustus 2025. Kementerian
ESDM menyatakan pengelola SPBU swasta tidak mendapatkan kuota impor BBM
tambahan. Untuk memenuhi kebutuhan BBM-nya, Menteri ESDM Bahlil
Lahadalia menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk membeli dari
Pertamina.
Makanya
pengelola SPBU swasta diminta mengumpulkan data volume yang dibutuhkan
dan spesifikasi BBM masing-masing kepada Kementerian ESDM untuk diolah
sebelum diberikan kepada Pertamina.
Data
tersebut akan menjadi dasar bagi Pertamina untuk melakukan pengadaan.
Apabila Pertamina dapat memenuhi kebutuhan SPBU swasta tanpa menambah
impor, maka Indonesia tidak perlu mengimpor BBM lagi. Akan tetapi, bila
Pertamina merasa perlu melakukan impor tambahan untuk memenuhi kebutuhan
SPBU swasta, maka impor memungkinkan untuk dilakukan oleh Pertamina.
Sebelumnya
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turut mendalami permasalahan
kelangkaan ini dalam rangka menjaga agar sektor energi tidak diwarnai
praktik monopoli yang merugikan masyarakat.
Sumber : Era.id
0 komentar :
Posting Komentar